Keputusan Kepala Daerah digugat ke PTUN oleh masyarakat, dan oleh PTUN tuntutan masyarakat dikabulkan. Pertanyaannya, Dapatkah seorang Kepala Daerah yang kalah di PTUN membuat keputusan baru menggantikan keputusan yang telah dianulir oleh PTUN, dengan objek yang masih sama.
1. Keputusan Kepala Daerah digugat ke PTUN oleh masyarakat, dan oleh PTUN tuntutan masyarakat dikabulkan. Pertanyaannya, Dapatkah seorang Kepala Daerah yang kalah di PTUN membuat keputusan baru menggantikan keputusan yang telah dianulir oleh PTUN, dengan objek yang masih sama.
Berdasarkan soal tersebut, ketika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinyatakan dicabut atau dibatalkan (karena dalam kasus ini pemerintah kalah berarti KTUN tersebut dicabut atau dibatalkan), maka kepala daerah tidak dapat membuat keputusan baru menggantikan keputusan yang telah dianulir oleh PTUN, dengan objek yang masih sama. Hal ini karena kepala daerah hanya bisa mengajukan keberatan atas pembatalan KTUN yang telah dia terbitkan.
Pembahasan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang menangani sengketa tata usaha negara antara pihak pemerintah, pejabat pemerintah, atau lembaga atau instansi pemerintah melawan orang pribadi atau individu maupun badan usaha dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, pejabat pemerintah, atau lembaga atau instansi pemerintah.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang contoh kasus di pengadilan tata usaha negara https://brainly.co.id/tugas/55337
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
2. PTUN berfungsi sebagai
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Penjelasan:
maaf kalo salah jawabannya
3. Kepanjangan dari PTUN adalah
pengadilan tata usaha negara
4. jelaskan kedudukan dan susunan PTUN ?
Jawaban:
Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Penjelasan:
TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :
Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);
Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.
FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :
Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.
5. apakah arti sita jaminan dalam ptun
Jawaban:
arti sita jaminan dalam ptun adalah...
a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (to take into custody the property of a defendant).
b. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut.
d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.
sita jaminan PTUN berupa barang yang di sengketakan,tapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang
6. apa saja contoh kasus PTUN di indonesia ?
contoh
1.masalah kepemilikan tanah
2. masalah izin
3.Masalah Keputusan BUMN dan BUMD
4. masalah kepegawaian
5. Masalah Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Masalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri
7.Masalah Penetapan Pemenang Lelang (Tender) dan Masalah Pembatalan Penetapan Pemenang Lelang
masalah pertanahan , masalah perizinan , masalah kepegawaian , masalah keputusan BUMN , masalah pemberhentiaan kepala desa dan perangkat desa , masalah paw
7. Apa arti nya keputusan sidang ptun
JAWABAN :Keputusan Sidang Tata Usaha Negara Merupakan sebuah tulisan yang dikeluarkan badan dan pejabat Tata Usaha Negara yang isinya tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum.PELAJARI LEBIH LANJUT :https://brainly.co.id/tugas/18779891https://brainly.co.id/tugas/25627378https://brainly.co.id/tugas/28278042&DETAIL JAWABAN :KELAS : 10 [SMA]KODE MAPEL : 9PELAJARAN : PPKNKODE KATEGORI : 10.9.2BAB 2 : Sistem Hukum dan Sistem Hukum dan Peradilan Nasional KATA KUNCI : TATA USAHA NEGARA, UNDANG UNDANG
8. Apa kepanjangan dari RANHAM, KKN, PTUN?
RANHAM : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
KKN : Kuliah Kerja Nyata
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
9. Jelaskan tujuan dibentuknya PTUN!
a. memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu;
b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada
kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. (keterangan
pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI. mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986).
10. bagaimana alur Proses Peradilan di PTUN ?
Pertama Melakukan Penyidikan Terhadap Tanda atau Bukti Dari Pengadilan Sebagai Bahan
kedua penyampaian yang diberikan HAKIM kepada sidang lanjut pengadilan tingkat pertama
ketiga setelah berkas sudah ditentukan Ham akan menunggu permohonan pada Hakim Ham Yang mengenai Keputusan yang diterima oleh penyilidikan Ham Melalui advokat sehingga dapat menentukan Keputusan dalam berkas sesuai Permasalahan nya
Semoga Membantu
11. Apa kepanjangan dari PTUN?
Pengadilan Tata Usaha Negara
12. apakah yang dimaksud dengan ptun
merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibukota kabupaten atau kota.
Ptun adalah pengadilan tatausaha negara semoga jawabannya tepat byyyy
13. Tuliskan penjelasan dari PTUN!
PTUN kepanjangan dari peradilan tata usaha negara,yaitu lingkungan dibawah mahkamah agung (MA) yg melaksanakan kekuasaan kehakiman bg rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ,Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.puisi lama yang bersajak a-b-a-b yang terdiri dari 2 bait (2 baris sampiran,2 bris isi)
14. Sebutkan peran dari PTUN
Jawaban:
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Penjelasan:
semoga membantu jadikan jawaban terbaik follow aku ya
Jawaban:
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
15. UU yang mengatur PTUN adalah
uu no 5 tahun 1986 tanggal 29 desember 1986
16. Sebutkan karakteristik dari PTUN
Jawaban:
- Salah 1 unsul PTUN adalah pihak-pihak dan salah 1 pihak adalah Badan atau pejabat TUN dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN (HAN) dalam menjalankan tugas pelayanan umum.
- Dimuka PTUN para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memberlakukan kedua belah pihak dengan adil.
17. uu yang mengatur PTUN adalah...
Telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009Selain mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga undang-undang tersebut juga mengatur mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang langsung berkenaan dengan fungsi yudisial dari Peradilan Tata Usaha Negara, yakni diantaranya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
UU no 51 tahun 2009 yg merupakan perubahan kedua atas UU no 5 tahun 1986 tentanv peradilan tata usaha negara
18. 6.Putusan peradilan tata usaha negara diatur dalam.,,,a. Pasal 90 UU PTUNb. Pasal 93 UU PTUNc. Pasal 95 UU PTUNd. Pasal 97 UU PTUN
Jawaban:
a pasal 90 uu pTun
Penjelasan:
shyeuueueu
19. kaitan KPK dengan PTUN
Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterkaitan antara suap kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan batalnya interpelasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
"Masih pendalaman dan pengembangan tentang ada tidaknya keterkaitan kasus hakim PTUN dengan interpelasi," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, KPK memang sedang menyelidiki soal dugaan suap terkait batalnya interpelasi tersebut.
KPK pun tela memerika Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah, Senin lalu. Usai diperiksa, Ajib mengatakan tidak ada yagn salah walau interpelasi batal digulirkan.
20. pengertian PTUN????????
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara
21. apa tujuan pembentukan PTUN
Tujuan pembentukan suatu Peradilan Administrasi selalu terkait dengan falsafah negara
yang dianutnya (SF Marbun,2003; 20). Negara yang menganut faham demokrasi liberal, maka
tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi tidak jauh dari falsafah liberalnya, yaitu dalam rangka
perlindungan hukum kepada rakyat yang menitikberatkan pada kepentingan individu dalam suatu masyarakat.
22. Teknik dan strategi pendampingan perkara di PTUN
Jawaban:
Serang, Humas : Kamis, 16 April 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapatkan kunjungan dari Tim Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Kunjungan Tim Pendampingan Standarisasi Tata Kelola Perpustakaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dan Penyuluhan Pengelolaan Perpustakaan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI. Tim yang diketuai Bapak Ridho Taufik, S.H. melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11 s/d 13 April 2017 dan bersama dengan pengelola Perpustakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Tim langsung melihat dan mengecek ruang dan isi koleksi buku Perpustakaan Pengadilan Tata Usaa Negara Serang, selain itu Tim juga melakukan pemasangan Aplikasi Perpustakan dan penataan ulang buku koleksi perpustakaan berdasarkan klasifikasi yang sesuai standar perpustakaan nasional. Selain Penataan terhadap buku dan Aplikasi Perpustakaan, Tim juga memberikan pengarahan terkait standar sarana dan prasaran pendukung yang harus dipenuhi guna menunjang kenyamanan pengujung. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ikut meninjau hasil pendampingan langsung memberikan instruksi kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana pendukung perpustakaan dan berharap Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang setelah selesai dilakukan penataan dan diberikan fasilitas pendukung dapat segera dibuka bagi masyarakat umum atau pencari keadilan yang datang berkunjung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Penjelasan:
jadikan jawaban terbaik ya
23. undang undang yang mengatur PTUN adalah
undang -undang no 9 thn 2004
PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( PTUN )
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986
24. apa kepanjangan dari PTUN
PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
25. bustlah skema sidang hukum ptun
Jawaban:
wjat
Penjelasan:
26. Jelaskan bagaimana perlindungan hukum melalui PTUN!
Jawaban:
dilakukan dengan menguji legalitas meliputi kewenangan, prosedur dan substansi keputusan tata usaha negara, penerapan hukum serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan:
27. skema sidang hukum ptun
Jawaban:
jawaban diatas Yaa
maaf ambil dari google
28. UU yang mengatur PTUN adalah
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986
29. Bidang" yg dijangkah PTUN
Bidang diagonal
Diagonal bidang
bidang ekonomi
bidang bisnis
bidang sosialbisnis,diagonal,ekonomi,dll
30. UU yang mengatur PTUN yaitu
undang-undang no.5 tahun 1986
