tata urutan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini adalahA) UU No.11 tahun 2011B) UU No.12 tahun 2011C) UU No.9 tahun 2011D) UU No.10 tahun 2011
1. tata urutan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini adalahA) UU No.11 tahun 2011B) UU No.12 tahun 2011C) UU No.9 tahun 2011D) UU No.10 tahun 2011
B) UU No. 12 tahun 2011
maaf kalo salah
2. apa isi ringkasan uu nomor 1 tahun 2011 ??
Undang-undang No. 1 Tahun
2011 berisi tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
isi ringkasan uu nomor 1 tahun 2011
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.
3. sebutkan tata per UUan dalam uu no 12. tahun 2011 pasal 7 ayat 1
1. uud 1945
2.ketetapan mpr
3. uu / perpu
4. pp
5. perpres
6. perda provinsi
7. perda kab / kota
4. jelaskan pertimbangan diterbitkannya uu no 1 tahun 2011
Jawaban:
Apa yang dimaksud dengan Perumahan? Menurut UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. perbedaan tata urutan perundang-undangan menurut UU no.10 tahun 2004 dan UU no.12 tahun 2011 adalah dalam UU no 12 tahun 2011 terdapat ........
uu 10 tahun 2004
1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. Pp
4. Peraturan presiden
5. Perda provinsi
6. Perda kabupaten
uu 12 tahun 2011
1. UUD 1945
2. Tap.MPR
3. UU/Perpu
4. PP
5. Peraturan presiden
6. Perda provinsi
7. Perda kabupaten
jadi jawabannya adalah pada uu 12 tahun 2011 terdapat ketetapan mpr
6. uu penyelenggara pemilu sebelum uu no 15 tahun 2011
undang2 ini hadir untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu sebelumnya yaitu tahun 2009 yang diatur dlm undang2 nomor 22 tahun 2007. perbaikan itu mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yg semakin memadai.
semoga membantu yc
7. apa makna dari UU No.12 Tahun 2011 pasal 1
Maknanya adalah ketentuan Semua Aspek Itu Di Buat oleh Pemerintah dan Termasuk Beberapa Pungsinya
Dari mulai badan daerah samapai ke Pusat di Buat Oleh Pemerintah dan dan Disahkan lah dan di Buat UU
8. perbedaan tata urutan perundang undangan menurut UU No.10 tahun 2004 dan UU No.12 tahun 2011, dalam UU No.12 tahun 2011 terdapat?
TAP MPR / ketetapan MPR
9. UU nomer 12 tahun 2011
Jawaban:
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
10. UU Nomor 12 Tahun 2011
Jawaban:
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan HOT
Penjelasan:
semoga membantu ya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
11. proses penyusunan uu menurut uu no 12 tahun 2011
Jawaban:
dilakukan melalui tahap persiapan ,perencanaan,dan pembahasan rancangan di dprd
Penjelasan:
maaf kalai salah :)
12. Apa isi Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011?
Pahlawanku...
Bagaimana ku bisa
Membalas jasa-jasamu
Yang telah kau berikan untuk bumi pertiwi
Haruskah aku turun ke medan perang?
Haruskah aku mandi berlumuran darah?
Haruskah aku tertusuk pisau belati penjajah?
Aku tak tahu membalas jasa-jasamu
Engkau relakan nyawamu
Demi suatu kemerdekaan yang mungkin
Tak bisa kau raih dengan tanganmu sendiri
Pahlawanku engkaulah bunga bangsa
13. UU NO.12 YAHUN 2011 ?
Itu berarti cari tau sendiri sana
Karna pertanyan nya kaga jelas
14. apa perbedaan uu no 10 2004 dan uu no 12 2011
uu thn 2011 tidak ada peraturan desa sedangkan uu thn 2004 tidak ada tap.mpr
15. proses pembuatan uu nasional menurut uu 12 thn 2011
Sejalan dengan pemindahan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi kegiatan:
a. perencanaan,
b. penyusunan,
c. pembahasan,
d. pengesahan, dan
e. pengundangan. 1. perencanaan,
2. penyusunan,
3. pembahasan,
4. pengesahan,
5. dan pengundangan.
semoga membantu
16. UU nomor 5y tahun 2011
Penjelasan:
undang undang ini mengatur hak eksklusif yg dimiliki oleh akuntan publik,yaitu jasa asurans yg hanya dpt dilakukan akuntan publik
maaf klo slh
17. UU nomor 11 tahun 2011 adalah
Bismillahirohmanirohim
Jawabannya :
UU Nomor 11 tahun 2011 adalah undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
Semoga MembantuUU no 11 tahun 2011 mengatur tentang APBN
18. Dasar hukum tata urutan perundang-undangan yang belaku di negara indonesia adalah… . * 10 poin a. uu no 12 tahun 2011 b. uu no 13 tahun 2011 c. uu no 14 tahun 2011 d. uu no 15 tahun 2011
Jawaban:
Dasar hukum tata urutan perundang-undangan yang belaku di negara indonesia adalah… .
a. uu no 12 tahun 2011b. uu no 13 tahun 2011
c. uu no 14 tahun 2011
d. uu no 15 tahun 2011
jadi jawabannya adalah
A. uu no 12 tahun 2011 semoga bermanfaat^^maaf kalo salah^^19. uu 17 tahun 2011 mengatur
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2011TENTANGINTELIJEN NEGARA
20. sebutkan tata per uu menurut uu nomor 12 tahun 2011. pasal 7 ayat 1
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU / Perpu
4. PP
5. Perpres
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten / Kota
21. Peraturan perundang-undangan memiliki hirarki atas tingkatan, sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengatur adalah ... *A. UU No. 12 Tahun 2011B. UU No. 15 Tahun 2011C. UU No. 16 Tahun 2011D. UU No. 17 Tahun 2011
Jawaban:
A. UU No. 12 Tahun 2011
Penjelasan:
Semoga membantu
22. uu 17 tahun 2011 mengatur
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2011TENTANGINTELIJEN NEGARA
23. Untuk menyempurnakan uu no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturanperundang-undangan maka disusunlahundang-undang baru yaitu...a. uu no.16 tahun 2011b.uu no. 18 tahun 2011c. uu no. 14 tahun 2011d. uu no. 12 tahun 2011
Jawaban:
D. UU No. 12 Tahun 2011
Penjelasan:
Untuk menyempurnakan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka disusunlah undang-undang baru yaitu UU No. 12 Tahun 2011.
✘ Pasal 102 UU No. 12 Tahun 2011
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
✘ UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:
a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.
✘ Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini, yaitu antara lain:
a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.
24. tentang apa uu no 12 tahun 2011
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
25. Mata uang Indonesia diatur secara resmi oleh pemerintah dalam .... a. UU No. 7 Tahun 2011 b. UU No. 8 Tahun 2011 UU No. 9 Tahun 2011 d. UU No. 7 Tahun 2010 e. UU No. 8 Tahun 2010
Jawaban:
a. UU No. 7 Tahun 2011
Penjelasan:
Sebagaimana tertulis di dalam pembukaan UU no. 7 tahun 2011, bahwa selama ini peraturan tentang macam dan harga mata uang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 238 UUD 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri. Maka diputuskanlah UU tentang mata uang yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Presiden RI yang menjabat saat itu dan disetujui oleh DPR
26. Uu no 15 tahun 2011 tentang..
yaitu penyelenggaraan pemilu
27. UU No. 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang undangan, mengatur peraturan perundang undangan, dan memuat peraturan perundang undangan lain yang berlaku
UU no 12 tahun 2011 mengandung isi tentang pembentukan peraturan perundang undangan.
TOLONG JADIKAN JAWABAN TERBAIK YAA
28. Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki atau tingkatan sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah...a. UU No. 17 tahun 2011 b. UU No. 16 tahun 2011 c. UU No. 15 tahun 2011 d. UU No. 12 tahun 2011plz ini dijawab dengan benar
Jawaban:
d. UU No. 12 tahun 2011
Penjelasan:
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota29. apa is dari UU No.12 Thn. 2011 Pasal 7 (1)?
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
30. UU NO. 12 tahun. 2011
Jawaban:
isi UUD no 12 tahun 2011
Penjelasan:
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
