kedudukan uu no 30 tahun 2014?​

1. kedudukan uu no 30 tahun 2014?​

Jawaban:

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Penjelasan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Latar Belakang

Pertimbangan yang menjadi latar belakang Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang- undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah ... aUU No 1 Tahun 2014 bUU No 4 Tahun 2014 cUU No 2 Tahun 2014 dUU No 5 Tahun 2014 eUU No 3 Tahun 2014​

Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah UU No. 4 Tahun 2014.

Pembahasan

Di Indonesia, ada beberapa aturan resmi yang berlaku. Aturan-aturan ini diharapkan dapat memberikan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di Indonesia. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari yang tertinggi sampai terendah (artinya aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya) :

UUD Negara RI tahun 1945Ketetapan MPR-RIUU atau PerpuPeraturan PemerintahPeraturan presidenKeputusan menteriPeraturan daerah

Terkait soal

UU No 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .UU No 4 Tahun 2014
tentang Mahkamah KonstitusiUU No 2 Tahun 2014
tentang jabatan notarisUU No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil NegaraUU No 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian

Pelajari lebih lanjutMateri tentang undang-undang :
https://brainly.co.id/tugas/997351Materi tentang mahkamah konstitusi:
https://brainly.co.id/tugas/2738189Materi tentang urutan peraturan:
https://brainly.co.id/tugas/1163745

______________

Detail jawaban

Mapel  : Kimia
Kelas   : 12
Bab     : Penegakan Hukum di Indonesia
Kode   : 12.9.-

#SolusiBrainlyCommunity

3. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah . . . a. UU No. 20 Tahun 2014 b. UU No. 21 Tahun 2014 c. UU No. 22 Tahun 2014 d. UU No. 23 Tahun 2014 e. UU No. 24 Tahun 2014

Jawaban:

d. UU no. 23 tahun 2014

Penjelasan:

yaitu, berdasarkan UU no. 23 tahun 2014, yaitu kewenangan pemerintah daerah adalah meliput:

- Pemerintah daerah menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam suatu sistem negara kesatuan republik Indonesia

- Pemerintah daerah melaksanakan suatu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat yang menjadi suatu dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas suatu asas tugas pembantuan

- Pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan umum yang menjadi suatu kewenangan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau walikota , yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara/APBN....

#maaf jika salah....

Jawaban:

D.UU No. 23 Tahun 2014 semoga membantu

4. penjelasan uu no 23 tahun 2014

UU no 23 tahun 2014 menjelaskan tentang Pemerintahan daerah telah disempurnakan sebanyak 2 kali.
maaf klw salah...

5. Pemilihan kepada daerah dan wakil daerah terdapat pada UU..A. UU no.23 Tahun 2014B. UU no. 22 Tahun 2014C. UU no. 23 Tahun 2015D.UU no. 22 tahun 2014​

Jawaban:

UU no 22 tahun 2014

Penjelasan:

UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

6. UU no 6 tahun 2014 mengatur tentang

mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

7. undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah.. a .UU nomor 23 tahun 2014 B .UU Nomor 31 tahun 2014 C .UU Nomor 32 tahun 2014 d. UU Nomor 33 tahun 2014​

jawabannya

C. UU Nomor 32 tahun 2014

kalo g salah

8. UU perkawinan untuk PNS tahun 2014

pasal 7 ayat 4 tentang pasal perkawinanpasal 7 ayat 4 tentang perkawinan

9. pkn sebutkan pasal 1 sampai pasal 30 dalam UU NO.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

pasal 1 -negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik -kedaulatan adalah ditangan rakyat , dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. pasal 2 -majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya 5 thn kli skli,, maaf cmk smpk segini

10. 8 Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah ... A. UU No. 20 tahun 2014 B. UU No. 21 tahun 2014 C. UU No. 22 tahun 2014 D. UU No. 23 tahun 2014 E. UU No. 24 tahun 2014bantu jawab yaaa trimakasihh

jawabannya adalah D. UU No. 23 tahun 2014

11. UU No. 6 tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUndang-undang no.6 tahun 2014 adalah tentang desa

12. Apa Unsur-unsur KTUN pasca lahirnya uu nomor 30 tahun 2014

Jawaban:

Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Penjelasan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

13. UU nomor 23 tahun 2014

Penjelasan:

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

14. 14. Pemerintah pusat dan daerah diatur dalama. UU no 23 tahun 2014b. UU no 24 tahun 2014c. UU no.25 tahun 2014d. UU no 26 tahun 2014mohon di jawab ya mau di kumpulin:)#JAWAB CEPATpoin nya gede​

Jawaban:

C. UU no.25 tahun 2014

Penjelasan:

Maaf Kalo salah y

Jawaban:

A. UU no 23 tahun 2014.

Penjelasan:

Terima kasih kalau benar jadikan jawaban tercerdas.

15. Apa sajakah perbedaan isi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD.Dan UU nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2014

Jawaban:

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan undang-undang yang mengatur tentang struktur dan fungsi dari empat lembaga legislatif di Indonesia. Sedangkan, UU Nomor 42 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

Beberapa perbedaan antara isi UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 42 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan jumlah anggota DPD: UU Nomor 42 Tahun 2014 mengubah jumlah anggota DPD menjadi 4 orang per provinsi, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak menentukan jumlah anggota DPD.

2. Kewenangan DPD: UU Nomor 42 Tahun 2014 memberikan kewenangan DPD dalam hal pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat adat, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak secara spesifik menentukan kewenangan tersebut.

3. Perubahan komposisi MPR: UU Nomor 42 Tahun 2014 mengubah komposisi MPR yang semula terdiri dari anggota DPR dan DPD menjadi anggota DPR, DPD, dan tokoh-tokoh yang diangkat oleh Presiden. Sedangkan, UU Nomor 17 Tahun 2014 hanya menentukan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.

4. Pemberian kewenangan pengawasan kepada DPR: UU Nomor 42 Tahun 2014 memberikan kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang presiden kepada DPR, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak secara spesifik menentukan hal tersebut.

Itulah beberapa perbedaan antara isi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

16. UU tahun 2014 dan 2019

jawaban: adalah instrumen perencenaan program pembentukan uud yg disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis untk periode 2014 - 2019 disusun oleh DPR 
periode 2014 - 2019 dan pemerintah.

semoga membantu dan selamat belajar

17. Apa sajakah perbedaan isi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 17 tahun 2014?.

Jawaban:

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia. UU Nomor 42 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang struktur, tata cara pemilihan, dan kewenangan lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

18. 15. HAKI kepanjangan dari Hak Kekayaan Intelektualyang didasarkan atas peraturan ....A. UU No.26 tahun 2014B. UU No.27 tahun 2014C. UU No.28 tahun 2014D. UU No.29 tahun 2014​

Jawaban:

c. UU no. 28 tahun 2014

Penjelasan:

pada undang-undang tersebut hak cipta (dapat dikatakan hak atas kekayaan intelektual /HAKI) adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi suatu pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...

#

19. Perbedaan isi uu no 17 tahum 2014 tentang mpr,dpr,dpd,dprd, dan uu no 42 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no 17 tahun 2014

UU no. 17 tahun 2014 mengatur tetang MPR, DPR, DPD, DPRD.

note : mengalami perubahan/diganti oleh pemerintah

20. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah...A. UU No. 23 Tahun 2014B. UU No. 31 Tahun 2014C. UU No. 32 Tahun 2014D. UU No. 33 Tahun 2014​

Jawaban:

a. UU no 23 tahun 2014

SMG membantu and klo salah mohon maaf

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Penjelasan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, yaitua. uu no 13 tahun 2014b. uu no 23 tahun 2014c. uu no 33 tahun 2014d. uu no 34 tahun 2014

b.uu no 23 tahun 2014 itu adalah uu yg baru kalau yg lama uu no 34 tahun 2004
maaf kalau salah

22. Uu no 32 tahun 2014 adalah

berisi tentang kelautan1.negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan nasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya,****)
2.negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasuonal.****)

23. uu nomor 42 tahun 2014 tenang apa? ​

Jawaban:

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Smoga membantu

Tolong jadiin jawaban tercerdas, kalo bener

Mksh...

24. perbedaan uu no 36 tahun 2009 dengan uu no 36 tahun 2014

News Nasional

Pelayanan Kesehatan Mengecewakan, MPR Akan Tinjau UU Kesehatan

Minggu, 21 Februari 2016 | 11:46 WIB



Kasus pelayanan kesehatan yang merugikan pasien masih kerap terjadi. Pasien sering kali merasakan kerugian saat mengadu atau mengajukan gugatan atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi medik.

Terungkap, penyebabnya adalah masih adanya ketidakharmonisan regulasi di bidang kesehatan. Secara substantif, peraturan perundang-undangan masih mengandung inkonsistensi norma pengaturan, khususnya dalam hal hak pasien.

Hal tersebut ditulis Jovita Irawati dalam disertasinya yang berjudul Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Praktik Medik dan Eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Jovita menyatakan sudah saatnya meneliti kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia agar ada keadilan hukum bagi masyarakat, pasien, serta penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan dokter.

Dalam disertasinya, Direktur Administrasi Rumah Sakit Pluit ini mengkaji empat peraturan perundang-undangan yang menyinggung hak pasien, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan  UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

“Undang-undang yang satu menyebutkan seperti ini, yang satu menyatakan hak pasien seperti apa. Tapi ternyata berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan kebingungan dari masyarakat. Kami harus melakukan yang seperti apa?,” tutur Jovita usai pengukuhan gelar Doktornya di Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Itu sebabnya Jovita mengusulkan pembenahan Undang-Undang Kesehatan.

“Sebaiknya dilakukan pembenahan kembali supaya Undang-Undang Kesehatan itu dilakukan kodifikasi. Misalnya dengan satu UU Kesehatan, di UU itu diatur kembali hak-hak pasien yang sewajarnya seperti apa. Jadi UU-nya melalui satu pintu,” ujar Jovita.

Kajian dan usulan Jovita dalam disertasinya disetujui oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang. Ia menyatakan hukum perlu melindungi dokter dan dokter pun perlu menciptakan aturan hukum yang sehat.

“Keduanya sama-sama penting. Jika memang masih ada ketidakharmonisan antara keduanya, itu adalah bagian dari kurang kuatnya sistem. Jadi dalam pembenahan UU itu diperlukan 5S, Strategy, Structure, Skill, System, Speed and Target," kata Oesman.

Hubungan antara dua bidang ini akan diperbaiki sistemnya. Oleh karena itu, Oesman mengatakan akan mengkaji hal ini di MPR.

25. Apakah teori residu bertentangan dengan UU NO 30 tahun 2014 pasal 4?​

Jawaban:

Selain itu menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung dan ...

26. hal hal yang mendasar dalam UU. No. 23 tahun 2014 adalah?

Mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan tentang pemilihan kepala daerah

27. UUD 1945 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD di atur dalam ..... UU No 42 tahun 2014 UU No 3 tahun 2003 UU No 4 tahun 2009 UU No 4 tahun 2014 UU No 18 tahun 2011

Jawaban:

UU NO 4 tahun 2009

maaf kalo salah jawabannya

28. perubahan uu nomer 2 tahun 2014 dan uu nomer 2 tahun 2015

Tentang pemerintahan daerah.

29. UU yang di pakai dalam melaksanakan pemilu tahun 2014 adalah.....................

UU pasal 28E. Ayat 3

30. isi UU no 3 tahun 2014

Tentang perindustrian