Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah ... aUU No 1 Tahun 2014 bUU No 4 Tahun 2014 cUU No 2 Tahun 2014 dUU No 5 Tahun 2014 eUU No 3 Tahun 2014​

1. Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah ... aUU No 1 Tahun 2014 bUU No 4 Tahun 2014 cUU No 2 Tahun 2014 dUU No 5 Tahun 2014 eUU No 3 Tahun 2014​

Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah UU No. 4 Tahun 2014.

Pembahasan

Di Indonesia, ada beberapa aturan resmi yang berlaku. Aturan-aturan ini diharapkan dapat memberikan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di Indonesia. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari yang tertinggi sampai terendah (artinya aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya) :

UUD Negara RI tahun 1945Ketetapan MPR-RIUU atau PerpuPeraturan PemerintahPeraturan presidenKeputusan menteriPeraturan daerah

Terkait soal

UU No 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .UU No 4 Tahun 2014
tentang Mahkamah KonstitusiUU No 2 Tahun 2014
tentang jabatan notarisUU No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil NegaraUU No 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian

Pelajari lebih lanjutMateri tentang undang-undang :
https://brainly.co.id/tugas/997351Materi tentang mahkamah konstitusi:
https://brainly.co.id/tugas/2738189Materi tentang urutan peraturan:
https://brainly.co.id/tugas/1163745

______________

Detail jawaban

Mapel  : Kimia
Kelas   : 12
Bab     : Penegakan Hukum di Indonesia
Kode   : 12.9.-

#SolusiBrainlyCommunity

2. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah . . . a. UU No. 20 Tahun 2014 b. UU No. 21 Tahun 2014 c. UU No. 22 Tahun 2014 d. UU No. 23 Tahun 2014 e. UU No. 24 Tahun 2014

Jawaban:

d. UU no. 23 tahun 2014

Penjelasan:

yaitu, berdasarkan UU no. 23 tahun 2014, yaitu kewenangan pemerintah daerah adalah meliput:

- Pemerintah daerah menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam suatu sistem negara kesatuan republik Indonesia

- Pemerintah daerah melaksanakan suatu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat yang menjadi suatu dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas suatu asas tugas pembantuan

- Pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan umum yang menjadi suatu kewenangan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau walikota , yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara/APBN....

#maaf jika salah....

Jawaban:

D.UU No. 23 Tahun 2014 semoga membantu

3. undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, yaitua. uu no 13 tahun 2014b. uu no 23 tahun 2014c. uu no 33 tahun 2014d. uu no 34 tahun 2014

b.uu no 23 tahun 2014 itu adalah uu yg baru kalau yg lama uu no 34 tahun 2004
maaf kalau salah

4. perbedaan uu no 36 tahun 2009 dengan uu no 36 tahun 2014

News Nasional

Pelayanan Kesehatan Mengecewakan, MPR Akan Tinjau UU Kesehatan

Minggu, 21 Februari 2016 | 11:46 WIB



Kasus pelayanan kesehatan yang merugikan pasien masih kerap terjadi. Pasien sering kali merasakan kerugian saat mengadu atau mengajukan gugatan atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi medik.

Terungkap, penyebabnya adalah masih adanya ketidakharmonisan regulasi di bidang kesehatan. Secara substantif, peraturan perundang-undangan masih mengandung inkonsistensi norma pengaturan, khususnya dalam hal hak pasien.

Hal tersebut ditulis Jovita Irawati dalam disertasinya yang berjudul Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Praktik Medik dan Eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Jovita menyatakan sudah saatnya meneliti kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia agar ada keadilan hukum bagi masyarakat, pasien, serta penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan dokter.

Dalam disertasinya, Direktur Administrasi Rumah Sakit Pluit ini mengkaji empat peraturan perundang-undangan yang menyinggung hak pasien, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan  UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

“Undang-undang yang satu menyebutkan seperti ini, yang satu menyatakan hak pasien seperti apa. Tapi ternyata berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan kebingungan dari masyarakat. Kami harus melakukan yang seperti apa?,” tutur Jovita usai pengukuhan gelar Doktornya di Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Itu sebabnya Jovita mengusulkan pembenahan Undang-Undang Kesehatan.

“Sebaiknya dilakukan pembenahan kembali supaya Undang-Undang Kesehatan itu dilakukan kodifikasi. Misalnya dengan satu UU Kesehatan, di UU itu diatur kembali hak-hak pasien yang sewajarnya seperti apa. Jadi UU-nya melalui satu pintu,” ujar Jovita.

Kajian dan usulan Jovita dalam disertasinya disetujui oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang. Ia menyatakan hukum perlu melindungi dokter dan dokter pun perlu menciptakan aturan hukum yang sehat.

“Keduanya sama-sama penting. Jika memang masih ada ketidakharmonisan antara keduanya, itu adalah bagian dari kurang kuatnya sistem. Jadi dalam pembenahan UU itu diperlukan 5S, Strategy, Structure, Skill, System, Speed and Target," kata Oesman.

Hubungan antara dua bidang ini akan diperbaiki sistemnya. Oleh karena itu, Oesman mengatakan akan mengkaji hal ini di MPR.

5. UUD 1945 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD di atur dalam ..... UU No 42 tahun 2014 UU No 3 tahun 2003 UU No 4 tahun 2009 UU No 4 tahun 2014 UU No 18 tahun 2011

Jawaban:

UU NO 4 tahun 2009

maaf kalo salah jawabannya

6. Perbedaan dan persamaan uu no. 32 tahun 2004 dengan uu no. 23 tahun 2014

UU No. 23 tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.

Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU Nomor 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU Nomor 5 tahun 1974 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah.

Pembahasan

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara.

Fungsi dari UUD 1945 ialah sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Pelajari lebih lanjut:

Materi tentang Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 dapat disimak di brainly.co.id/tugas/13393911

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4

7. perbedaan dan persamaan antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 09 Tahun 2015

perbedaannya adalah kalau uu no 23 th 2004 adalah peraturan yang memetapa pada sumber hukum sedangkan uu no 9 th 2015 adalah

8. UU no 6 tahun 2014 mengatur tentang

mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

9. 15. HAKI kepanjangan dari Hak Kekayaan Intelektualyang didasarkan atas peraturan ....A. UU No.26 tahun 2014B. UU No.27 tahun 2014C. UU No.28 tahun 2014D. UU No.29 tahun 2014​

Jawaban:

c. UU no. 28 tahun 2014

Penjelasan:

pada undang-undang tersebut hak cipta (dapat dikatakan hak atas kekayaan intelektual /HAKI) adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi suatu pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...

#

10. Undang-Undang yang mengatur susunan dan keanggotaan MPR adalah ....a. UU No.22 Tahun 2014b. UU No.22 Tahun 2002c. UU NO 2 Tahun 2003d. UU NO 17 Tahun 2014e. UU No Tahun 2002​

D. UU No. 17 Tahun 2014

semoga membantu :)

Jawaban:

d.UU NO 17 TAHUN 2014

Penjelasan:

maaf kalo salah

11. Uu no 32 tahun 2014 adalah

berisi tentang kelautan1.negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan nasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya,****)
2.negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasuonal.****)

12. 8 Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah ... A. UU No. 20 tahun 2014 B. UU No. 21 tahun 2014 C. UU No. 22 tahun 2014 D. UU No. 23 tahun 2014 E. UU No. 24 tahun 2014bantu jawab yaaa trimakasihh

jawabannya adalah D. UU No. 23 tahun 2014

13. UU No. 6 tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUndang-undang no.6 tahun 2014 adalah tentang desa

14. Undang undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah a. Uu no 2 tahun 2015 b. Uu no. 23 tahun 2014 c. Perpu no.1 tahun 2014 d.perpu no 2 tahun 2014

kalo menurutku
A.) UU no.2 tahun 2015

SMOGA MEMBANTU
GOOD LUCK
-RDB. UU NO.23 tahun 2014

Semoga membantu ^_^

15. resume UU No 23 tahun 1997 resume UU no 27 tahun 2014 resume UU no 5 tahun 1960

Resume UU No.23 thn 1997 adalah tentang pengelolaan lingkunagn hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Resume UU No. 27 2014 adalah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dapat terjaga dan dapat digunakan untuk pengembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sampai generasi Indonesia seterusnya, pemerintah membuat UU No.27 thn 2014.

Resume UU No.5 Tahun 1960 adalah tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-undang pokok Agraria meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

16. kaji perbedaan uu no 32 tahun 2004 dan uu no 23 tahun 2014​

Jawaban:

Kalau UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintahan daerah, kalau sebaliknya UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan tentang pemerintahan daerah

Penjelasan:

maaf kalau salah

17. apa perbedaan mendasar antara UU no. 32 tahun 2004 dengan UU No.23 tahun 2014

uu.no 32 thn 2004 tentang pemerintahan daerah

18. kekurangan dan kelebihan UU No.5 Tahun 2014

kelebihanya
1. lebih dipertegaskan lagi uu sebelumnya
2. lebih akurat undang2nya
kekurangan
1. uu nya masih baru
2. penerapanya masih sedikit

19. isi UU no 3 tahun 2014

Tentang perindustrian

20. Apa isi dari UU No.51 tahun 2014 ?

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

21. penjelasan uu no 23 tahun 2014

UU no 23 tahun 2014 menjelaskan tentang Pemerintahan daerah telah disempurnakan sebanyak 2 kali.
maaf klw salah...

22. isi uu no 5 tahun 2014

Jawaban:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan .

Penjelasan:

Semoga membantu

Jadi jawaban yang terbaik ya

23. Pasal 9 ayat 5 uu no 23 tahun 2014

Bab IV
Urusan pemerintahan
klarifikasi urusan pemerintahan

Pasal 9 ayat 5
urusan pemerintahan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah

24. Apa alasannya UU no.43 tahun 1999 diganting dengan UU no.5 tahun 2014 ?

EFEK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER
Oleh: Moh. Rosyid,
Dosen STAIN Kudus
Abstract
Interest of become civil servants (PNS) are always great, especially for young
scholars living in the village. This is caused by the embarrassment of living in
the village due to limited access to economic resources. Thus becoming civil
servant comes across their mind and they are competing for the seats. For those
who are not able to compete, they are willing to become a temporary employee
in the office. The numbers of temporary employee endanger national stability
because the process of recruitment neglects the ability of local cash or units of
work in salary. This was addressed by the government with the enactment of
Law No. 5 of 2014 on Civil Administrative State (ASN). The bill states that
the appointment of civil servants should be rely on future service work.
Keywords: servant, temporary employee, and dynamics
A.Pendahuluan
Indonesia memiliki tidak kurang dari 500 suku bangsa,
700 bahasa daerah, dan beragam agama dan kepercayaan. Hal
ini membutuhkan aparatur negara yang mampu melayani
masyarakat dengan kinerja yang optimal. Satu hal yang
lebih penting adalah profesionalisme kerja didukung dengan
kesejahteraan bagi pegawai. Akan tetapi, terdapat pola pikir yang
perlu diluruskan bahwa animo warga masyarakat, khususnya
sarjana dari pedesaan, minat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)
melebihi kuota yang dibutuhkan. Imbasnya, upaya melobi
pejabat daerah dan pimpinan kantor yang berimbas melubernya
jumlah tenaga honorer. Jumlah tersebut oleh pemerintah pusat
perlu dikendalikan karena membahayakan dari aspek tata
birokrasi nasional. Dengan demikian, diterbitkannyalah UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
agar perekrutan pegawai hanya berdasarkan hasil evaluasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

25. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah...A. UU No. 23 Tahun 2014B. UU No. 31 Tahun 2014C. UU No. 32 Tahun 2014D. UU No. 33 Tahun 2014​

Jawaban:

a. UU no 23 tahun 2014

SMG membantu and klo salah mohon maaf

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Penjelasan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah a. UU No. 2 Tahun 2015 b. UU No. 23 Tahun 2014 c. Perpu No. 1 Tahun 2014 d. Perpu No. 2 Tahun 2014

Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah UU No. 2 Tahun 2015 (A)

Pembahasan:

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam NKRI diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Selanjutnya, UU tersebut diubah dengan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 2 Tahun 2014. Dalam perkembangan selanjutnya, Perpu tersebut diubah menjadi undang-undang dengan UU No. 2 Tahun 2015. Di dalamnya, terdapat penjelasan mengenai hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam wadah NKRI.

Pelajari lebih lanjutMateri mengenai norma kesusilaan: https://brainly.co.id/tugas/25071848Materi mengenai etnosentris: https://brainly.co.id/tugas/25071849Detil jawabanKelas: 7Mapel: PPKNBab: EvaluasiKode: 7.9.7Kata kunci: pemerintahan, daerah

27. 14. Pemerintah pusat dan daerah diatur dalama. UU no 23 tahun 2014b. UU no 24 tahun 2014c. UU no.25 tahun 2014d. UU no 26 tahun 2014mohon di jawab ya mau di kumpulin:)#JAWAB CEPATpoin nya gede​

Jawaban:

C. UU no.25 tahun 2014

Penjelasan:

Maaf Kalo salah y

Jawaban:

A. UU no 23 tahun 2014.

Penjelasan:

Terima kasih kalau benar jadikan jawaban tercerdas.

28. Perbedaan isi uu no 17 tahum 2014 tentang mpr,dpr,dpd,dprd, dan uu no 42 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no 17 tahun 2014

UU no. 17 tahun 2014 mengatur tetang MPR, DPR, DPD, DPRD.

note : mengalami perubahan/diganti oleh pemerintah

29. hal hal yang mendasar dalam UU. No. 23 tahun 2014 adalah?

Mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan tentang pemilihan kepala daerah

30. Pemilihan kepada daerah dan wakil daerah terdapat pada UU..A. UU no.23 Tahun 2014B. UU no. 22 Tahun 2014C. UU no. 23 Tahun 2015D.UU no. 22 tahun 2014​

Jawaban:

UU no 22 tahun 2014

Penjelasan:

UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota