pengadilan tipikor di bentuk di...

1. pengadilan tipikor di bentuk di...

Pengadilan tipikor dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yg berkedudukan di ibukota provinsi.

2. apa yang dimaksud pengadilan tipikor

Pengadilan tipikor adalah pengadilan tindak pidana korupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi

3. tugas dari pengadilan TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-
undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak      pidana korupsi; dan/atau
   3.tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan        sebagai tindak pidana korupsi.

4. seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi di?. A. Pengadilan Militer B. Tipikor C. Agama D. Tinggi E. Tata Usaha Negara. #Butuhcepat

D pengadilan tinggi...E. Tata Usaha Negara? Soalnya bagian administratifnya disitu.. sorry kl salah

5. 19. Berikut ini lembaga penegak hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia adalah....a. Pengadilan Negerib. Pengadilan Tinggic. Pengadilan Tipikord. Pengadilan Tata Usaha Negara​

Jawaban:

19.d. pengadilan Tata usaha NEgara

6. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi diserahkan kepada.. a. pengadilan negeri b. peradilan negeri c. pengadilan tipikor d. pengadilan ad hoc e. pengadilan tinggi

Jawabannya C.pengadilan tipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

7. bagaimana tipikor bisa menjadi budaya di indonesia

karena orang orang yang korupsi sudah terlalu banyak, dan menjadi biasa aja kalau ada koripsi

8. Orang yang melakukan tipikor disebut

koruptor
semoga membantu

9. undang-undang tentang Tipikor adalah

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara PidanaUndang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan NepotismeUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian UangPeraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPKUndang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPKUndang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sejumlah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan KorupsiPedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi

10. kepanjangan akronim dari pengadilan tipikor, sidang tipiring, perda, perbub, perwal jawab ya

tipikor=tindak pidana korupsi
perda=peraturan daerah

11. Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK adalah ... a. pengadilan tipikor b. pengadilan militer c. pengadilan tinggi d. pengadilan negeri

jawabannya yang A pengadilan tipikorJawaban'nya adalah A.tipikor

12. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada. . . A. Pengadilan Negeri B. Peradilan Negeri C. Pengdilan Tipikor D. Pengadilan Ad hoc E. Pengadilan Tinggi

kalo ndak salah jawabannya A. pengadilan negeri

13. Apa kepanjangan dari TIPIKOR

tipikor itu kependekan dari Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi

14. Lembaga peradilan yang berugas mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah A.pengadilan Tipikor B.MK C.Pengadilan HAM D.pengadilan agama E.pengadilan militer

E. Pengadilan militer

15. pembentuk lembaga seperti KPK, PPATK, pengadilan tipikor merupakan upaya pemerintah dalam pemberantasan.... a. judi b.miras c.pungli d. korupsi

jawabanya adalah d. korupsiPembentuk lembaga seperti KPK, PPATK, pengadilan tipikor merupakan upaya pemerintah dalam pemberantasan D.Korupsi

semoga membantu ^_^

16. Pengadilan korupsi (tipikor) menurut UU No. 32 tahun 2002 adalah?

UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

17. kepanjangan dari pengadilan tipikor apa ya??? tolong jawab sekarang

tindak pidana korupsi

18. kak tolong dong, aku di suruh nyari UU Tipikor pasal 12 dan UU Tipikor pasal 7:)​

UU Tipikor atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Pasal 12 dan Pasal 7 UU Tipikor:

Pasal 12:

"Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang diberikan kepadanya dalam jabatannya, untuk memperkaya diri atau orang lain, atau untuk mengakibatkan kerugian bagi negara atau orang lain, dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 7:

"Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak memberikan sesuatu kepada atau menerima sesuatu dari orang lain dengan maksud untuk:

a. memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain; atau

b. mengakibatkan kerugian bagi negara atau orang lain, dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Jadi, Pasal 12 UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang diberikan kepadanya dalam jabatannya. Sedangkan Pasal 7 UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja memberikan sesuatu kepada atau menerima sesuatu dari orang lain dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, atau mengakibatkan kerugian bagi negara atau orang lain.

19. Coba carilah kepanjangan akronim di bidang hukum berikut ini pengadilan tipikor, sidang tipiring, perda, prbud, perwal

pengadilan tipikor: pengadilan TIndak PIdana KORupsi
sidang tipiring: sidang TIndak PIdana RINGan
perda: PERaturan Daerah
perbud: (mungkin yg dimaksud perbup) PERaturan BUPati
perwal: PERaturan WALikotaperda = peraturan daerah perwal = peraturan walikota perbup = peraturan bupati

20. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada. . . A. Pengadilan Negeri B. Peradilan Negeri C. Pengdilan Tipikor D. Pengadilan Ad hoc E. Pengadilan Tinggi

C. pengadilan tipikorPengadilan tipikor.
Explain: karena tipikor merupakan satu-satunya pengadilanyang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana korupsi ,.

21. Lembaga peradilan adalah pemegang kekuasaan yudikatif yang berfungsi untukmenegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah dan waris, maka lembaga yang melakukannyaadalahA Pengadilan AgamaB Mahkamah AgungC Pengadilan NegeriD Pengadilan Komnas HAME Pengadilan Tipikor​

B. Mahkamah Agung

Penjelasan:

Maaf kalau ada kesalahan ya

Terima kasih :)

22. singkatan dari tipiring perda dan tipikor

tipikor=tindak pidana korupsi
perda=peraturan daerah

tapi klau tipiringnya kurang tau

23. UU tentang tipikor adalah?

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi antara lain :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

7. Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

24. tujuan dibentuknya uu tentang tipikor?

1. Agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga Negara/masyarakat

2. meminimalisir tindakan yang seenaknya sendiri

3. Berkelakuan sesuai norma kemanusiaan

4. Mematuhi HAM

25. tata cara sidang tipikor

1. Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti,jaksa penuntut umum,penasehat hukum dan pengunjung sidang.
2. Hakim ketua membuka sidang
3. Hakim kedua memerintahkan panitera agar para pihak dipersilahkan masuk
4. Panitera menyiruh dusuk semua pihak di kursi masing masing
5. Pemanggilan terdakwa
6. Hakim ketua bertanya ke penuntut umu apakah terdakwa siap untuk datang sidang hari ini
7. Bila sudah siap meminta penuntut umum memangil terdakwa memasuki ruang sidang
8. Petugas membawa terdakwa masuk
9. Hakim ketua bertanya keadaan dan identitas tersakwa
10. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah disampingi kuasa hukum
11. Pembacaan surat dakwaan
12. Pengajuan eksepsi

26. Sebutkan wilayah hukum dan tingkat peradilan dari:1. Peradilan Anak 2. Peradilan Niaga3. Peradilan hak asasi manusia4. Peradilan TIPIKOR​

Penjelasan:

nomor 3 peradilan hak asasi manusia

27. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada. . . A. Pengadilan Negeri B. Peradilan Negeri C. Pengdilan Tipikor D. Pengadilan Ad hoc E. Pengadilan Tinggi

pengadilan Tipikor ituc. pengadilan tipikor 

28. Permasalahan tindak pidana korupsi ditangani oleh pengadilan tipikor, bagaimana kaitannya dengan KPK?

karna kpk mempunyai wewenang atas tindak pidana korupsi

29. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada. . . A. Pengadilan Negeri B. Peradilan Negeri C. Pengdilan Tipikor D. Pengadilan Ad hoc E. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tipikor ituc. pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi)

30. Sebutkan wilayah hukum dan tingkat peradilan dari:1. Peradilan Anak 2. Peradilan Niaga3. Peradilan hak asasi manusia4. Peradilan TIPIKOR​

Jawaban:

3. Peradilan hak asasi manusia

Penjelasan:

maaf kalau salah

3.peradilan hak asasi manusia

Penjelasan:

maaf ya kalo salah