UU no.20 tahun 2001 tentang pengertian korupsi

1. UU no.20 tahun 2001 tentang pengertian korupsi

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Untuk memudahkan dalam mengenal, ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3).

Suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d).

Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c

Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f)

Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h)

Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)

Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah:

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)

Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28)

Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29)

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35)

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36)

Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31)

Demikian pengertian korupsi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbakai aspek yang berhubungan dengan pengertian korupsi. Semoga bermanfaat.

2. Undang-undang pemberantasan korupsi yang diubah dengan UU No. 20/2001 adalah...

undang undang kontitupsi

3. sebutkan tindak pidana korupsi dalam uu no.20 tahun 2001

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1.      Pidana MatiDapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.2.      Pidana Penjaraè    Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

4. uu Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak alikan komentar saudara masing-masing maksimal Pidana korupsi​

Jawaban:

Merugikan keuangan negara

- Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara

- Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara

2. Suap-menyuap

- Menyuap pegawai negeri

- Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya

- Pegawai negeri menerima suap

- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya

- Menyuap Hakim

- Menyuap advokat

- Hakim dan advokat menerima suap

3. Penggelapan dalam jabatan

- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu

- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

- Pegawai negeri merusakkan bukti

- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti

- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

4. Pemerasan

- Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya

- Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain

5. Perbuatan curang

- Pemborong/ahli bangunan berbuat curang

- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

- Rekanan TNI/Polri berbuat curang

- Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

- Penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

- Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain

5. landasan hukum pemberantasan korupsi di indonesia adalah.... a. uu no. 28 tahun 1998 b. uu no. 28 tahun 1999 c. uu no. 20 tahun 2001 d. uu no. 3 tahun 2002 bantu jawab ya....

jawabannya adalah yang B
c. UU no 20 tahun 2001

6. berdasar UU no 21 th 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi

yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

2. pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

7. 1.seseorang Akan dianggap korupsi apabila ... 2.peraturan uu daerah meliputi .... 3.contoh peraturan uu daerah adalah... 4.uu no 20 tahun 2001 mengatur tentang 5.apabila Kita mengetahui orang yang melanggar peraturan , sebaiknya Kita harus ...... Thank you very much

1. nomor satu Karena menghabiskan duit rakyat

8. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Yang Di Ubah Dengan UU No.20/2001 Adalah

legislatif dan majelis permusyawaratan rakyat

9. jelaskan definisi korupsi menurut UU no 20 tahun 2001 (pasal 13)​

Jawaban:

UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

UU No. 20 Tahun 2001.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

UU No.20/2001 ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sedangkan menurut fatwa NU ialah penghianatan jabatan (gulu l) dan suap menyuap (risywah), baik berupa money politic maupun hibah kepada pejabat.

10. unsur-unsur korupsi menurut UU. No. 20 tahun 2001 adalah... .

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Perbuatan melawan hukum;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
unsur-unsur
1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Perbuatan melawan hukum
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

11. UU No.22 tahun 2001

UU NO 22 TAHUN 2001 membahas tentang minyak dan gas bumi

12. Pernyataan: 1. UU No 28 tahun 1999 2. UU No 31 Tahun 1999 3. UU No 20 Tahun 2001 4. UU No,. 30 Tahun 2002 UU Tentang Komisi Pemberastasan Korupsi apa?

1. UU No 28 tahun 1999 [Tentang negara bebas KKN]
2. UU No 31 tahun 1999 [Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi]
3. UU No 20 tahun 2001 [Revisi dari UU No 31 Tahun 1999]
4. UU No 30 Tahun 2002 [Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi]

Jadi, jawabannya pernyataan 4

Mohon maaf apabila ada kesalahan

13. Undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (UU nomor 20 thn 2001) merupakan contoh perundang undangan tingkat?

negara
semoga bermanfaat:D

14. UU no.22 tahun 2001 tentang

tentang minyak dan gas bumi

konstitusi undang undang dasar

15. pengertian korupsi menurut UU no 20 tahun 2001 pasal 2 ayat (1) adalah...​

Penjelasan:

setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup

16. berdasarkan UU no 20 th 2001.sebutkan yg termasuk tidak pidana korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi :
Unsur subjektif meliputi :
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
Perbuatan melawan hukum;
Unsur objektif meliputi :
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

17. UU korupsi (peraturan korupsi)

tap mpr no XI/MPR/1998 dan tap mpr no XXI/MPR/1998

18. kita harus mendukung segala upaya pemerintah dalam pemberantas korupsi termasuk lembaruan terhadap peraturan hukumnya. undang - undang pemberantas korupsi yang diubah dengan UU no. 20 / 2001 adalah?

Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa UU No. 31/1999 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 memiliki karakteristik yang menonjol, yaitu:
a. tindak pidana korupsi dirumus­kan secara formal (delik formal) bukan delik materiel di mana pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa, melainkan hanya sebagai faktor yang meringankan pidana,
b. dicantumkannya pengaturan tentang Korporasi sebagai subjekhukum, di samping perorangan,
c. dicantumkannya pengaturan tentang wilayah berlakunya atauyuris­diksi kriminil yang dapat diberlakukan ke luar batas teritorial Indonesia (extra-territorial jurisdiction),
d. dicantumkannya pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berim­bang atau "balanced burden of proof",

19. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi?

F1. Merugikan keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
#SemogaMembantu:)

20. Undang undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah ... A. UU No. 14 Tahun 1999 B. UU No. 16 Tahun 2000 C. UU No. 20 Tahun 2001 D. UU No. 22 Tahun 2009

jawabannya C kalo gak salahh
maaf ya kalo salahC(UU No 20 tahun 2001)

Semoga Membantu

21. uu no 22 tahun 2001 tentang

tentang minyak dan gas bumi

22. berdasarkan uu no 20 tahun 2001 sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi

suap menyuap, pungli,

23. korupsi adalah tindakan melanggar hukum Yang Merugikan negara, indonesia bertekad memberantas korupsi sesuai dengan A. UU no 31 tahun 1999 B. UU NO 13 TAHUN 1999 C. UU NO 20 TAHUN 2001 D. PP NO 20 TAHUN 2001 Tolong Ya

jawaban nya mungkin A a. uu no 31 thun 1999

24. berdasarkan pasal 2 ayat 1 uu nomor 20 tahun 2001 maka seeorang yang melakukan tindakan korupsi dapat dihukum penjara paling singkat

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

25. UU No.22 tahun 2001 tentang...?

Tentang Minyak Bumi Dan Gas Alam
UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

26. Berdasarkan UU no.20 tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi!

menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi

27. Manakah sebenarnya undang" ttg pemberantasan tindak pidana korupsi? UU No. 20 tahun 2001 Atau UU No. 30 tahun 2002

kalau gak salah UU no.30 tahun 2002

28. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan karena dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang di lakukan oleh pemerintah dengan membuat perangkat hukum yang tertuang dalam... A. UU no 9 tahun 1998 B. UU no 39 tahun 1999 C. UU no 20 tahun 2001 D. UU no 20 tahun 2003

b.UUno 39 tahun 1998

29. uu tentang korupsi adalah

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

30. sebutakan tindak pidana korupsi dalam uu no.20 tahun 2001

1.kerugian keuangan Negara
2.suap menyuap
3. penggelapan dalam jabatan
4. pemerasan
5.perbuatan curang
6 benturan kepentingan dalam pengadaan
7gratifikasi.