Regeling Adalah

oleh
Regeling Adalah

Fungsi pokok regeling

Daftar Isi

1. Fungsi pokok regeling


Fungsi regeling(membuat peraturan) disebutnya sebagai fungsi terakhir dalam susunannya. Membuat peraturan bukanlah pekerjaan terpenting dalam pemerinthan negara modern, karena perkembangan negara modern yang sangat cepat seringkali pembuat peraturan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat. 

Maaf Kalau SalahFungsi : membuat aturan.

2. yang termasuk golongan timur asing bukan cina menurut indische staats-regeling adalah


Arab, India, & Pakistan.

3. Fungsi keputusan menteri bersifat regeling yang berarti...A.pengasingan B.pengaturan C.penelantaranD.penyederhanaan ​


Jawaban:

d. penyederhaan

Penjelasan:

maaf kalau salah

dan saya tidak niat buat nyuri poin

like ya...

kalo kamu mau :?


4. Fungsi peraturan daerah provinsi adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat provinsi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara fungsi keputusan gubernur yang bersifat pengaturan (regeling) adalah untuk menye lenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam perda provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-un dangan lain, sesuai dengan lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif (wakil pemerintah pusat).​


Jawaban:

ini pertanyaan mana ya btw?


5. penggolongan penduduk menurut indische staats-regeling tahun 1927 yang masuk golongan timur asing bukan cinta adalah berikut kecuali a.org arab b.org india c.org persia d.org pakistan e.org mesir


b.Org India. Kalau salah tolong maafin ya

6. Dari artikel diatas mengindikasikan bahwa revisi UU KPK terdapat keterlibatan politik di dalamnya sehingga menimbulkan pertentangan. Jelaskan dua hal yang dapat menyebabkan sebuah undangundang bertentangan dengan UUD atau konstitusi, dari sisi pembuatnya! 2 Revisi UU KPK jika dilihat dari objek pengujiannya termasuk ke dalam produk hukum regeling, jelaskan maksud objek pengujian tersebut! 3 Perihal revisi UU KPK tersebut berikan analisis saudara mengenai legislative review berdasarkan perspektif ketatanegaraan Indonesia melalui TAP MPRS(S) Nomor : XIX/MPRS/1966!


Dalam revisi UU KPK menimbulkan berbagai pertentangan karena dalam revisi tersebut keterlibatan politik didalamnya. Hal tersebut bertentangan dengan konstitusi karena dalam pembuatan revisi UU KPK dikerjakan secara cepat selama 14 hari dan tanpa melibatkan lembaga perkumpulan masyarakat, terkesan sembunyi sembunyi.Istilah pengujian peraturan perundang-undangan terbagi menjadi beberapa yaitu berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Objek pengujian dimaksud kan disini adalah peraturan objek undang undang baik secara materiil dan formil yang diuji serta kelayakan undang undang tersebut. Perihal revisi UU KPK berdasarkan TAP MPRS(S) Nomor : XIX/MPRS/1966 bahwa undang undang pembaharuan atau revisi tersebut harus ditetapkan, disetujui dan dibahas di mahkamah konstitusi.Pembahasan:

Dalam kamus politik revisi undang-undang (RUU) adalah peninjauan kembali isi undang-undang yang tidak sesuai atau dipandang belum sempurna. Contoh dari revisi undang undang adalah revisi undang undang KPK.

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang revisi undang undang KPK negara https://brainly.co.id/tugas/24249767

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1


7. 1. POkok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam …. a. Pembukaan UUD 1945 b. Batang Tubuh UUD 1945 c. Penjelasan UUD 1945 d. Pancasila e. Ketetapan MPR 2. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. Indonesia adalah Negara hokum 2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat 4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR 5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah …. a. 1,2,3,dan 4 d. 2,3,4,dan 5 b. 1,2,3,dan 5 e. . semua pernyataan benar c. 1,3.4.dan 5 3. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada …. a. kekuasaaan d. agama b. kedaulatan e. hukum c. keadilan 4. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem …. a. hokum d. konstitusional b. kekuasaan e. agama c. kedaulatan 5. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah …. a. lebih tinggi DPR daripada Presiden b. Lebih tinggi Presiden daripada DPR c. kedudukan Presiden dan DPR sejajar d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR e. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden 6. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. memilih Presiden dan wakil presiden 2. mengubah dan menetapkan UUD 3. melantik presiden dan wakil presiden 4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah …. a. 1,2,3 d. 2,3,4 b. 1,2,4 e. 1,2,3,4 c. 1,3,4 7. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan … a. presiden d. DPR b. MPR e. DPR dan MPR c. lembaga tinggi Negara 8. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah …. a. MA d. DPA b. BPK e. MK c. DPR 9. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. DPA b. DPR e. MA c. presiden 10. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah 2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden 3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah …. a. 1 dan 2 d. 1,2,3 b. 1 dan 3 e. semua jawaban salah c. 2 dan 3 11. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal …. a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 30 b. pasal 28 e. pasal 33 ayat 3 c. pasal 29 ayat 2 12. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam …. a. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat b. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah c. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN d. mengirimkan surat kepada presiden e. menyampaikan aspirasi melalui DPR 13. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali …. a. memutus pembubaran partai politik b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum d. menguji UUD terhadap Undang-Undang e. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 14. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. Pemilu b. Presiden e. MPR dan DPR c. Presiden dengan persetujuan DPR 15. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang…. a. mengusulkan pengangkatan hakim agung b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung d. bersama presiden mengangkat hakim agung e. bersama DPR memberhentikan hakim agung 16. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu … a. 1945-1949 d. 1950-1959 b. 1945-1950 e. 1959-1965 c. 1949-1950 17. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti menjelaskan tentang …. a. bentuk pemerintahan d. Negara kesatuan b. bentuk Negara e. bentuk Republik c. Negara kesatuan RI 18. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali …. a. ketataprajaan (bestuur) b. pengaturan (regeling) c. keamanan/kepolisian (politie) d. pengadilan (rechtspraak) e. berdasar hokum (rechtstaat) 19. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah … a. MPR d. Presiden b. MPR dan DPR e. KAPOLRI c. DPR


1.A
2.A
3.E
4.D
5.D
6.B
7.A
8.D
9.A
10.B
11.B
12.A
13.A
14.C
15.A
16.E
17.B
18.A
19.A

semoga membantu

Jawaban:

c.regerling

karena rageling adalah pemerintahan

untuk mengatur sebuah negara menjadi lebih baik

maaf kalau salah

jadikan jawaban terbaik

C.Regeling

Maaf kalo salah


9. 1. POkok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam …. a. Pembukaan UUD 1945 b. Batang Tubuh UUD 1945 c. Penjelasan UUD 1945 d. Pancasila e. Ketetapan MPR 2. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. Indonesia adalah Negara hokum 2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat 4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR 5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah …. a. 1,2,3,dan 4 d. 2,3,4,dan 5 b. 1,2,3,dan 5 e. . semua pernyataan benar c. 1,3.4.dan 5 3. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada …. a. kekuasaaan d. agama b. kedaulatan e. hukum c. keadilan 4. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem …. a. hokum d. konstitusional b. kekuasaan e. agama c. kedaulatan 5. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah …. a. lebih tinggi DPR daripada Presiden b. Lebih tinggi Presiden daripada DPR c. kedudukan Presiden dan DPR sejajar d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR e. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden 6. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. memilih Presiden dan wakil presiden 2. mengubah dan menetapkan UUD 3. melantik presiden dan wakil presiden 4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah …. a. 1,2,3 d. 2,3,4 b. 1,2,4 e. 1,2,3,4 c. 1,3,4 7. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan … a. presiden d. DPR b. MPR e. DPR dan MPR c. lembaga tinggi Negara 8. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah …. a. MA d. DPA b. BPK e. MK c. DPR 9. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. DPA b. DPR e. MA c. presiden 10. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah 2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden 3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah …. a. 1 dan 2 d. 1,2,3 b. 1 dan 3 e. semua jawaban salah c. 2 dan 3 11. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal …. a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 30 b. pasal 28 e. pasal 33 ayat 3 c. pasal 29 ayat 2 12. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam …. a. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat b. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah c. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN d. mengirimkan surat kepada presiden e. menyampaikan aspirasi melalui DPR 13. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali …. a. memutus pembubaran partai politik b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum d. menguji UUD terhadap Undang-Undang e. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 14. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. Pemilu b. Presiden e. MPR dan DPR c. Presiden dengan persetujuan DPR 15. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang…. a. mengusulkan pengangkatan hakim agung b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung d. bersama presiden mengangkat hakim agung e. bersama DPR memberhentikan hakim agung 16. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu … a. 1945-1949 d. 1950-1959 b. 1945-1950 e. 1959-1965 c. 1949-1950 17. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti menjelaskan tentang …. a. bentuk pemerintahan d. Negara kesatuan b. bentuk Negara e. bentuk Republik c. Negara kesatuan RI 18. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali …. a. ketataprajaan (bestuur) b. pengaturan (regeling) c. keamanan/kepolisian (politie) d. pengadilan (rechtspraak) e. berdasar hokum (rechtstaat) 19. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah … a. MPR d. Presiden b. MPR dan DPR e. KAPOLRI c. DPR


Jawaban:

1.A

2C

3B

4.A

5.C

6.B

7.A

8.C

9.B

10.A

11.C

12.C

13A

14B

15.C

16.A

17.B

18.C

19.A

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU MAAF KLO SALAH

JADIKAN YANG TERBAIK YA:)


10. jelaskan klasifikasi penduduk indonesia menurut indische staats regeling (is) pasal 163 ayat 1


1.golongan Eropa(bangsa belanda,bangsa eropa lainnya,bangsa lain yg menggunakan hukum keluarga seperti hukum keluarga bangsa belanda,misalnya bangsa amerika australia dan afrika selatan).
2.Golongan timur asing (bangsa-bangsa lain selain gol eropa,seperti bangsa cina,arab,india,mesir).
3.Golongan bumiputera(orang-orang asli indonesia)

11. 2.Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah....a. Regelingb. BeleidregelC. Beschikkingd. Putusan pengadilan​


Jawaban:

D. Putusan pengadilan.

Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara. Penetapan adalah Dalam hal ini tidak menunjuk kepada bentuk keputusan itu akan tetapi merujuk kepada isi keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut.

#maaf kalo salah;)

#semoga membantu:)

12. penggolongan penduduk menurut indische staats-regeling tahun 1927 yang masuk golongan timur asing bukan cina adalah


Orang Arab, India, Pakistan, Mesir

Klik terimakasih jika bermanfaat :))

13. PLISSS JAWABB :( 1. POkok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam …. a. Pembukaan UUD 1945 b. Batang Tubuh UUD 1945 c. Penjelasan UUD 1945 d. Pancasila e. Ketetapan MPR 2. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. Indonesia adalah Negara hokum 2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi 3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat 4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR 5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah …. a. 1,2,3,dan 4 d. 2,3,4,dan 5 b. 1,2,3,dan 5 e. . semua pernyataan benar c. 1,3.4.dan 5 3. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada …. a. kekuasaaan d. agama b. kedaulatan e. hukum c. keadilan 4. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem …. a. hokum d. konstitusional b. kekuasaan e. agama c. kedaulatan 5. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah …. a. lebih tinggi DPR daripada Presiden b. Lebih tinggi Presiden daripada DPR c. kedudukan Presiden dan DPR sejajar d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR e. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden 6. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. memilih Presiden dan wakil presiden 2. mengubah dan menetapkan UUD 3. melantik presiden dan wakil presiden 4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah …. a. 1,2,3 d. 2,3,4 b. 1,2,4 e. 1,2,3,4 c. 1,3,4 7. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan … a. presiden d. DPR b. MPR e. DPR dan MPR c. lembaga tinggi Negara 8. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah …. a. MA d. DPA b. BPK e. MK c. DPR 9. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. DPA b. DPR e. MA c. presiden 10. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah 2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden 3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah …. a. 1 dan 2 d. 1,2,3 b. 1 dan 3 e. semua jawaban salah c. 2 dan 3 11. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal …. a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 30 b. pasal 28 e. pasal 33 ayat 3 c. pasal 29 ayat 2 12. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam …. a. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat b. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah c. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN d. mengirimkan surat kepada presiden e. menyampaikan aspirasi melalui DPR 13. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali …. a. memutus pembubaran partai politik b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum d. menguji UUD terhadap Undang-Undang e. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 14. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …. a. MPR d. Pemilu b. Presiden e. MPR dan DPR c. Presiden dengan persetujuan DPR 15. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang…. a. mengusulkan pengangkatan hakim agung b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung d. bersama presiden mengangkat hakim agung e. bersama DPR memberhentikan hakim agung 16. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu … a. 1945-1949 d. 1950-1959 b. 1945-1950 e. 1959-1965 c. 1949-1950 17. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti menjelaskan tentang …. a. bentuk pemerintahan d. Negara kesatuan b. bentuk Negara e. bentuk Republik c. Negara kesatuan RI 18. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali …. a. ketataprajaan (bestuur) b. pengaturan (regeling) c. keamanan/kepolisian (politie) d. pengadilan (rechtspraak) e. berdasar hokum (rechtstaat) 19. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah … a. MPR d. Presiden b. MPR dan DPR e. KAPOLRI c. DPR


1) a.batang tubuh uud 1945
2)e.hukum
17)e.republik
maaf klo cuman bisa jawab 3
maaf juga klo salah

14. please tolong dijawab besok dikumpulkan jawab yang benar ya 1. Hasil dari perjanjian Tordesillas membagi kawasan pelayaran di luar Eropa menjadi dua bagian, untuk Portugis dan Spayol. Akibat dari adanya pembagian ini mengakibatkan Belanda mencari alternatif rute pelayaran dan berhasil mendarat tahun 1596 di..a. Malakab. Ternatec. Malukud. Bantene. India2. Pada 1795, terjadi Revolusi Batavia (de Bataafse Revolutie) di negara Belanda. Revolusi tersebut mengundang Prancis untuk menduduki negara tersebut. Akhirnya pada 1806, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis menunjuk adiknya Lodewijk Napoleon sebagai raja Hollandia (Belanda). Ketika Prancis menduduki Belanda, Napoleon mengutus Herman Willem Daendels ke Hindia Timur pada 1808 dengan tugas utama..a. Mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggrisb. Mewajibkan para petani untuk menanam tanaman eksporc Melaksanakan politik balas budid. Mengembangkan pasar bebas di Hindia Timure. Meluaskan wilayah jajahan sampai ke timur Hindia3. Pada 1811, Hindia Timur berhasil dikuasai oleh armada laut Inggris di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia kemudian membentuk badan penasihat (advisory council) untuk membantu selama memimpin Hindia Timur. Raffles menunjukkan beberapa orang sebagai anggota badan tersebut. Para penasihat tersebut adalah..a. Jan Willem Janssensb. Samuel Auchmutyc Robert Rollo Gillespied. Herman Warner Muntinghee. Willem Jacob Cranssen4. Perhatikan judul buku berikut!1) Max Havelaar, of De Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1860).2) De regeling en uitbesteding van de suiker-contracten op Java (1860).3) Financiële beschouwingen, in betrekking tot de afschaffing der heerendiensten en eene daardoor noodzakelijke herziening van het cultuurstelsel (1865).4) De Deugdelijkheid van Het Tegenwoordige Cultuurstelsel Op Java (1860).5) Beschouwingen over de suiker-contracten, het kultuur-stelsel, en het stelsel van vrijen arbeid op Java (1860)Buku yang mendorong diakhirinya pelaksanaan tanam paksa di Hindia Timur Belanda ditunjukkan pada nomor...a. 1) dan 2)b. 3) dan 5)c 1) dan 3)d 2) dan 5)e. 3) dan 4)5. Kebijakan pemerintahan Daendels di bidang hukum adalah....a. Membentuk pengadilan untuk orang Eropa, Pribumi dan Timur asingb. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefekturc. Membentuk badan advokasid. Menetapkan undang-undang gulae. Mengeluarkan uang kertas6. Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 1811 mengakibatkan Belanda harus memberikan Hindia Timur kepada....a. Jepangb. Portugisc. Inggrisd Spanyole. Prancis7. Tokoh berikut ini yang menentang diadakannya tanam paksa di Hindia Belanda dengan bukunya yang berjudul “De regeling en uitbesteding van de suiker-contracten op Java” adalah....a. Salakb. Johan Diederik Krusemanc. Isaäc Dignus Fransen van de Putted. Eduard Douwes Dekker, Multatulie. Wolter Robert van Hoëvell8. Peraturan ketentuan tentang tidak diperbolehkannya gubernur jenderal menjualtanah, tanah pemerintah hanya boleh disewakankepada pengusaha asing paling lama 75 tahun. Peraturan tersebut tertuang dalam…. a. Suiker wet (1870)b. Regelement regering (1854)c. Indische comptobiliteit wet (1867)d. Agrarische wet (1870)e. Agarische besluit (1870)​


Jawaban:

C. MalukuA. Mempertahankan pulau jawa dari serangan inggris A. jan wilem janssens E.3) dan 4)A.membentuk pengadilan untuk org eropa, pribumi dan timur asingE. prancisC. ISAAC DIGNUS FRANSEN VAN DE PUTTEE. angarische besluit (1870)

Penjelasan:

jadiin jawaban terbaik yaaa


15. Secara sederhana, judicial review adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap peraturan perundang-undnagan. Sedangkan politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan. Pertanyaan: Bagaimana keterkaitan antara judicial review dan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional? 2. Secara umum, bentuk-bentuk produk hukum negara dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar yakni vonnis), beschicking dan regeling. Perbedaan jenis produk hukum ini, tentu akan berimplikasi juga terhadap perbedaan mekanisme pengujiannya. Pertanyaan: a. Jelaskan pengertian ketiga produk hukum tersebut!b. Tentukan produk hukum apa yang dapat diuji melalui judicial review!​


Jawaban:

b

Penjelasan:

ada di buku judicial review



Membuat peraturan yang baru

17. Revisi UU KPK jika di lihat dari objek pengujiannya termasuk ke dalam produk hukum regeling, jelaskan maksud objek pengujian tersebut​


Jawaban:

Terkait dengan UU formil

Penjelasan:


Video Terkait

Kategori ppkn