pp no 80 pasal 15 ayat 1 2 dan 3
1. pp no 80 pasal 15 ayat 1 2 dan 3
Dalam tulisan ini saya menyampaikan masalah pemberhentian kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi yang bukan sedang melaksanakan pemeriksaan/razia gabungan seperti yang tercantum dalam PP No 80 Tahun 2012, pada Pasal 12 PP No 80 Tahun 2012 menyebutkan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Artinya pemeriksaan dilakukan dilakukan secara berkala yakni per enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan, yakni kapan saja dilakukan disaat memang harus dilakukan karena pertimbangan tertentu dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pehawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal ini termaktub pada Pasal 13 ayat (1) PP No 80 Tahun 2012, dan pertimbangan tersebut didasari pada Pasal 13 ayat (2) dan (3), dalam ayat (3) PP No 80 Tahun 2012 pertimbangannya meliputi :
angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan; d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
2. Berikut yang bukan landasan konstitusional hukum bela negara di indonesia adalah ... a. UUD 1945 pasal 30 ayat 1 b. UU RI nomor 3 tahun 2002 c. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 d. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 (hal. 80)
B. UU RI nomor 3 tahun 2002
3. 72. Perhatikan pernyataan berikut ini! (1) Pekerjaan akan terasa lebih ringan (2) Memupuk tanggungjawab sosial (3) Manusia memiliki sifat individu (4) Manusia memiliki kecenderungan berkelompok (5) Ada kesadaran untuk saling membantu Faktor pendorong terbentuknya gotong royong ditunjukkan nomor …. A. (1),(2),(5) B. (1),(2),(4) C. (1),(4),(5) D. (2),(3),(5) 73. Mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Bentuk keikutsertaan warga negara Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat dilakukan dengan upaya bela negara. Wujud bela negara seorang pelajar dapat dilakukan dengan …. A. belajar Pendidikan Kewarganegaraan B. mengikuti wajib militer C. menjadi anggota TNI D. ikut berperang 74. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Bela negara dengan melestarikan kebudayaan di Indonesia (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara seperti siskamling (3) Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (4) Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membela negara di bidang IPTEK (5) Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara yang terlibat dalam wajib militer Perwujudan bela negara di bidang pertahanan dan keamanan ditunjukkan pada nomor.... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (3), dan (5) C. (2), (3), dan (5) D. (3), (4), dan (5) 75. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Menghargai lagu kebangsaan (2) Melaksanakan tata tertib sekolah (3) Bekerja mencari nafkah (4) Mengikuti gaya hidup hedonisme (5) Mengikuti upacara bendera dengan baik (6) Menjaga dan melestarikan kebudayaan barat Pencerminan sikap komitmen dan semangat kebangsaan dalam konteks kehidupan murid ditunjukkan oleh nomor.... A. (1), (2), dan (5) B. (1), (3), dan (6) C. (2), (3), dan (4) D. (3), (4), dan (5) 76. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya, pada saat proklamasi perjuangan itu mencapai puncaknya, segala tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Persatuan dan kerjasama antara pemuda dengan golongan tua akhirnya proklamasi tercapai. Namun, peristiwa ini bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia tetapi malah awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan.Dari narasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tercapainya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah …. A. Indonesia mampu mencapai kemerdekaan atas kekuatan sendiri B. adanya kerjasama antar negara untuk mencapai kemerdekaan C. pemerintah harus mampu menjadi penampung aspirasi seluruh masyarakat D. perlu didukung oleh kesatuan dan persatuan untuk mencapai kemerdekaan 77. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa sehingga disebut bangsa yang majemuk. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa di mata internasional. Walaupun Indonesia beraneka ragam, tetapi kita bersatu untuk membentuk suatu negara yang adil dan makmur menggapai cita-cita negara Indonesia. Kita harus menerima semua perbedaan dan keberagaman. Tidak ada yang mengedepankan perbedaan suku, agama, dan ras yang dapat menimbulkan perpecahan. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah .... A. Wawasan Nusantara B. Bhinneka Tunggal Ika C. Nasionalisme Indonesia D. Kebebasan yang bertanggung jawab 78. ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” pernyataan ini terdapat pada… A. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) B. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) C. UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) D. UUD 1945 Pasal 28 ayat (3) 79. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini adalah bunyi UUD 1945 pasal .... A. 27 ayat (1) B. 27 ayat (2) C. 27 ayat (3) D. 27 ayat (4) 80. Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini adalah bunyi UUD 1945 pasal.... B. 30 ayat (1) C. 30 ayat (2) D. 30 ayat (3) E. 30 ayat (4)
Jawaban:
72.B
73.C
74.A
75.B
76.A
77.D
78.A
79.C
80.E
4. Perhatikan peraturan berikut ini! Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Pasal 3 ayat (4) tertulis, di jalan bebas hambatan dalam kondisi arus bebas batas kecepatan paling rendah adalah 60 kilometer (km) per jam dan kecepatan paling tingginya 100 km/jam. Kemudian untuk jalan antarkota, kecepatan paling tinggi yang diatur adalah 80 km/jam. Di kawasan perkotaan, batas paling tingginya 50 km/jam. Dan di kawasan permukiman, batas kecepatan tertingginya 30 km/jam. Peristiwa Fulan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 20 meter/detik ketika di daerah sekitar rumahnya. Apakah kecepatan Fulan melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan? Buktikan dengan konversi dalam satuan km/jam! Tulis Jawaban
Jawaban:
Fulan memiliki kecepatan 72 km/jam hingga melebihi batas untuk permukiman yg hanya 30 km/jam
Penjelasan:
1 km = 1000 m
1 jam = 3600 detik
20 ÷ 1000/3600 = 72000/1000 = 72 km/jam
semoga membantu
5. LKS halaman 77 sampai 802. simak informasi berikut !" ...... kita mendirikan suatu negara untuk semua, yaitu kebangsaan Indonesia. kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang pasangan sama menjadi dasar suat nationale staats"jelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari pidato Ir. Soekarno tersebut jika di kaitan nya dengan nilai pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!jawaban:3. jelaskan arti bahwa undang-undangan menurut Maria Farida indrati Soeprapto 4. sebutkan 3 contoh bentuk menerapkan pasal 34 ayat [2] UUD NRI tahun 1945jawaban :5. tuliskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011Jawaban :Plis jawab sekarang jangan ngasal jawab ntar kalo salah gua report Kam oke
jawabannya ada difoto ya kak
6. Bund tolong jwb ni soal, yg tau jwb oii pls Pilihlah satu lawaban yang tepatMapel. : PPKnKls./Sem. : VIII/Gasal - TP. 2020/20211 . Segala aspek dan kegiatan kehidupan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan hukum. tersebut merupakan upaya perwujudan salah satu pasal UUD Negara Ri Tahun 1945, yaitu pasala 1 ayat (1)b. 1 ayat (3)3 ayat (1)d. 3 ayat (2)2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan fungsia. Pengawasanb. AnggaranEksekutifd. Legislatif3. Semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedu tertentu, biasanya diserti sanksi, dan berlaku umum, serta mengikat rakyat, adalah defenisi peraturanperundang-undangan menurut a. Attamimibi Aan Seidmenc. Bagir Manand. Soehino4 Perhatikan fungsi peraturan perundanag-undangan berikut: (1) Perubahan hukum(2) Perubahan(3) Integrasi (4) StabilisasiFungsi eksternal peraturan perundang-undangan menurut Bagir Mananditunjukkan oleh nomara (1) dan (3)b. (1) dan (4)c (2) dan (3)d. (2) dan (4)5. Tata urutan peraturan perundanag-undangan yang kedua berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalaha. UU/Perppu b. Perppuc. Keputusan Presidend. Ketetapan MPR6. Pihak yang tidak dapat mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalahDPRb DPDd MAd. Presiden7. Berikut yang bukan asas-asas pembentukan peraturan perundanag-undangan adalah asas:a. Tujuan yang jelas c Organ/lembaga yang tepatb. Dapat dilaksanakan Tertutup8. Jika jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 120 orang perubahan pasaluUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan ketika sekurang-kurangnya....... anggota hadir adalah...a. 50 b. 60C. 70 d. 809. Salah satu contoh fungsi integrasi dari peraturan perundang-undangan adalah : a. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antarrakyatIndonesia b. Pengakuan terhadap salah satu budaya yang dominan di Indonesia sebagal identitas budaya negara Indonesiac. Pengakuan terhadap salah satu suku yang paling dominan di Indonesia sebagai identitas suku indonesiad. Penggunaan pakaian adat DKI Jakarta sebagal pakaian wajib di Hari Kemerdekaan NKRI10. Dalam proses pembentukannya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi,selanjutnya dibahas oleh:a. Gubernurb. DPRD ProvinsiC. DPRD Provinsi bersama Gubernur d. DPRD Provinsi bersama Walikota
Jawaban:
1.a
Penjelasan:
semoga membantu
maaf cuma bisa jawab 1
