1. undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian merupakan salah satucontoh peraturan yang terkait keprotokolan. undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian adalah ....a. uu no.43 tahun 1999b. uu no.44 tahun 1999c. uu no.45 tahun 1999d. uu no.46 tahun 1999e. uu no.47 tahun 1999
1. 1. undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian merupakan salah satucontoh peraturan yang terkait keprotokolan. undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian adalah ....a. uu no.43 tahun 1999b. uu no.44 tahun 1999c. uu no.45 tahun 1999d. uu no.46 tahun 1999e. uu no.47 tahun 1999
C. uu no. 45 tahun 1999
2. Sebutkan dasar-dasar pengembangan etika profesi birokrasi diatur dalam undang-undang no.8/1974, tentang pokok-pokok kepegawaian!
Jawaban:
tiktok puny g?
Penjelasan dengan langkah-langkah:
klo puny ksi tau
3. menurut UU no 08 (pokok-pokok kepegawaian) apa yang disebut dengan kode etik profesi
Jawaban:
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;
4. uu pokok agraria no. 4 tahun 1982 berisi tentang
peningkatan daya dukung lingkungan hidup
Semoga membantumu
5. Azas desentralisasi,azas dekonsentrasi dan azas pembantuan diatur dalam uu no....a.5 tahun 1974b.6 tahun 1974c.7 tahun 1974d.8 tahun 1974
c.7 tahun 1974
maaf yaa klaw salah
6. ISI POKOK UU NO 39 TAHUN 1999
bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yg secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng olh krna ituh harus d lindungi d hormati d pertahankan dan tidak bolh d abaikan d kurangi atau d rampas oleh siapapun
semoga benar
7. UU pokok agrari No.5 Tahun 1960, mengatur tentang …
Jawaban:
Mengatur tentang pemanfaatan tanah.
Penjelasan:
Melalui peresmian UU No 5 tahun 1960, terdapat dasar hukum kuat yang mengatur tentang hal-hal pemanfaatan tanah. Hak-hak atas tanah yang diatur pada UU No 5 meliputi hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak memungut hasil hutan.
Melalui aturan hak pemanfaatan tanah tersebut, seluruh tanah yang dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat sebagai bukti sah pemanfaatannya. Dalam proses pendaftaran pemanfaatan atas tanah, secara umum harus melalui tiga proses. Proses tersebut meliputi pengukuran dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak, dan pemberian bukti hak yang biasanya berbentuk sertifikat sebagai bukti sah. Seluruh proses pengurusan pemanfaatan tanah sebagian besar dilakukan terpusat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Semoga Membantu
8. uu no 1 tahun 1974 mengatur tentang
Tentang perkawinan. Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.
9. UU No 5 tahun 1974 mnegatur tentang
tentang pokok pokok pemerintahan di daerah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
10. Sebutkan isi pokok dari uu no 26 tahun 2000
Pembahasan :
HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia semenjak ia didalam kandungan hingga ia meninggal. Setiap orang wajib menghormati dan memberikan hak kepada orang lain, namun pada faktanya masih ada oknum – oknum yang secara sengaja melanggar HAM. Maka dari itu dibuatlah perundang – undangan guna mengatur keadilan HAM.
UU No. 26 Tahun 2000 merupakan undang – undang yang isinya mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Banyak jenis – jenis pelanggaran HAM yang dimuat dan diatur dalam undang – undang ini, pelanggaran - pelanggaran yang tercantum diantaranya seperti :
a. Kejahatan Genosida
b. Pembunuhan
c. Mencegah kelahiran
d. Pemusnahan
e. Perbudakan
f. Pengusiran atau pemindahan suatu penduduk secara paksa
g. Perampasan kemerdekaan
h. Perampasan kebebasan fisik
i. Penyiksaan
j. Perkosaan
11. Pensiun diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal itu sejajar dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian yang mengatur manajemen PNS. Hal itu mengindikasikan dua hal, sebutkan!
Jawaban:
Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 263);
12. UU Pokok Agraria No. 4 Tahun 1982 berisi tentang ...
PANCASILA,DAN UUD 194berisi tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
13. uu no 5 tahun 1974 menggunakan asas
desentralisasi
maaf kalau Ngga salah
14. sistematika dari UU pokok kearsipan No.7 tahun 1971 terdiri dari?
a. Sistem Abjad (Alphabetical Filling System)
b. Sistem Perihal (Pokok Isi Surat)
c. Sistem Nomor
d. Sistem Geografis/Wilayah
e. Sistem Tanggal (Chronologis)
15. Isi Pokok UU no 39 tahun 1999
Undang - Undang No. 39 Tahun 1999. Tentang : Hak Asasi Manusia.
UU no 39 tahun 1999 membahas / berisi tentang Hak Asasi Manusia
16. 32. Di tengah masyarakat sering terjadi peristiwa yang terkenal dengan istilah nikah sirri, dansebagai dampaknya banyak perempuan yang menjadi korban perceraian, dari sinilahpemerintah terpanggil membuat aturanAturan tersebut adalahA. UU no. 1 tahun 1974B. UU no. 3 tahun 1971C. UU no. 2 tahun 1974D. UU no. 2 tahun 1974E. UU no. 4 tahun 1971
Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan permasalahn tersebut adalah UU No. 1 tahun 1974. UU No. 1 tahun 1974 merupakan suatu undang-undang yang membuat atauran tentang perkawanin bukan perkawinan siri tetapi perkawaninan yang diakui oleh negara. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hubungan suami istri sehingga pernikahan dapat saling melindungi.
PembahasanPernikahan merupakan salah satu amalan yang sanagt dianjurkan dalam islam jika seseeorang sudah memenuhi kriteria siap nikah. Pernikahan dapat mencegah berbagai macam perilaku buruk bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh paling utama yang ditimbulkan oleh pernikahan adalah menyebabkan seseorang terhindari dari perbuatan zina dan mendapat peluang untuk memperoleh keturunan yang baik.
Pelajari lebih lanjut tentang materi pernikahan, pada https://brainly.co.id/tugas/1514160
#BelajarBersamaBrainly
17. undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan Global undang-undangnya keadilan dengan
Jawaban:
jawabannya keadilan
Penjelasan:
maaf Kalau salah ya
18. B. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahandaerah adalah...A UU No. 24 Tahun 1999B. UU No. 23 Tahun 1999C. UU No. 25 Tahun 1999D. Perpres No. 1 Tahun 1980E. UU No. 22 Tahun 1999
Jawaban:
A. UU No 24 Tahun 1999
Maaf kalau salah
A. UU No. 24 Tahun. 1999
Penjelasan:Maaf ya kalau jawabannya salah
19. apa perbedaan sistem pemerintahan menurut uu no 5 tahun 1974 dengan UU no 22 tahun 1999
#maafkalosalahjawabanya!!!
20. 1. Dasar hukum yang digunakandalam pokok kepegawaian adalah... *Oa. UU No. 43 Tahun 1999b. UU No. 42 Tahun 1999O c. UU No. 45 Tahun 1998O d. UU No. 46 Tahun 1998Oe. UU No. 42 Tahun 1998
Jawaban:
c
Penjelasan:
UU no 45 tahun 1998
kalau menurut saya seperti itu
21. Perkawinan merupakan persoalan perdata yang diatur dalam ….a. UU No. 1 Tahun 1974b. UU No. 8 Tahun 1985c. UU No. 62 Tahun 1958d. UU No. 22 Tahun 1999e. UU No. 25 Tahun 1999
Jawaban:
a. UU No. 1 Tahun 1974.
Penjelasan:
Halo, BrainlyLovers
Apa kabar? semoga sehat selalu dan membantu yh.
PertanyaanPerkawinan merupakan persoalan perdata yang diatur dalam ….
a. UU No. 1 Tahun 1974
b. UU No. 8 Tahun 1985
c. UU No. 62 Tahun 1958
d. UU No. 22 Tahun 1999
e. UU No. 25 Tahun 1999
Jawab :UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.
Jadi .......
A. UU No. 1 Tahun 1974.
sekian -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan tolong berikan kritikan dan saran jika ada kesalahan.
# Semoga membantu# jadikan yang terbaik # No CopasSekian .
# learn With Brainly @ putericantika614# jadikan yang terbaik
22. Dibawah ini adalah peraturan yang terkait keprotokolan, kecuali... a. UU no.43 Th. 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian b. UU no.22 Th. 2003 tentang pemerintah daerah c. UU no.24 Th.2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. d. Perkalan No. 40 Th. 2015 tentang keprotokolan e. Peraturan Pemerintah No.30 tahun tahun 1980
Jawaban:
A. UU no.43 Th. 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
Jawaban:
Semoga bermanfaat Follow dan jadi jawaban tercedas ya, Makasih
23. UU no 1 tahun 1974 terdiri dari... bab
Jawaban serta penjelasan:
1 bab bunyinya
1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
selamat mengerjakan
24. Pemerintahan DKI Jakarta adalah Otonomi, Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor …. a. UU No 5 tahun 1974 c. UU No 7 th 1974 b. UU No 6 tahun 1974 d. UU No 8 th 1974
Jawabannya adalah =
=B.
Maaf kalo salahkayaknya jawabanya b
maaf ya kalo salah
25. pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UU yaitu a UU No 12 tahun 1970 UU No 13 tahun 1970 C UU No 14 tahun 1970 D UU No 15 tahun 1970
Jawaban:
C. Uu No 14 tahun 1979
Penjelasan:
semoga membantu:)
26. tuliskan dasar-dasar cuti menurut uu no 43 tahun 1999 perubahan atas uu no 8 tahun 1974
Jawaban:
Cuti Tahunan
Cuti tahunan merupakan hak bagi setiap PNS untuk mendapatkan waktu istirahat selama 12 hari kerja dalam setahun. Cuti tahunan dapat diambil secara bertahap dalam jangka waktu 2 tahun, dan harus diambil paling lama 2 tahun setelah hak tersebut didapat.
Cuti Besar
Cuti besar diberikan kepada PNS yang telah bekerja selama minimal 10 tahun berturut-turut dan dapat diambil selama 4 bulan dalam setiap periode cuti besar. PNS yang mengambil cuti besar tetap berhak menerima gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya selama cuti berlangsung.
Cuti Sakit
PNS yang sakit atau mengalami kecelakaan dapat mengambil cuti sakit dengan ketentuan jumlah hari cuti sakit yang dapat diambil dalam satu tahun tidak melebihi 12 bulan.
Cuti Melahirkan
PNS wanita berhak mendapatkan cuti melahirkan selama minimal 3 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. PNS yang mengambil cuti melahirkan tetap berhak menerima gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya selama cuti berlangsung.
Cuti Karena Alasan Penting
PNS dapat mengajukan cuti karena alasan penting seperti perkawinan, haji, meninggalnya anggota keluarga, atau tugas negara. Jumlah hari cuti dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh atasan langsung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cuti Tanpa Gaji
PNS dapat mengajukan cuti tanpa gaji jika memiliki alasan yang dapat diterima oleh atasan, seperti mengikuti pendidikan atau membuka usaha sendiri.
27. UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Tentang Aturan Pokok Pemerintahan Di daerah yang berhubungan dengan kewenangan , keuangan , pengawasan, Serta implikasi pada daerah di Indonesiatentang aturan pokok pemerintahan di daerah yang berhubungan dengan kewenangan
28. Daerah mana saja yang dimekarkan dalam UU No.1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
Jawaban:
Yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut juga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa"
Penjelasan:
semangat trus kk
29. UU pokok perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan umur perkawinan laki-laki 21 tahun dan wanita 19 tahun merupakan faktor...
UU Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan umur perkawinan laki-laki 21 tahun dan wanita 19 tahun merupakan factor keturunan (keluarga)
30. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang ?
PERKAWINAN .....
.............
