Jelaskan Makna Lembaga Peradilan

Jelaskan Makna Lembaga Peradilan

Jelaskan makna lembaga peradilan

Daftar Isi

1. Jelaskan makna lembaga peradilan


Jawaban:

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. ... Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.


2. Jelaskan makna lembaga peradilan ​


Jawaban:

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum.

Penjelasan:

semoga membantu maaf kalau salah

Jawaban:

Lembaga peradilan adalah :

alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tegaknya hukum.

Apabila terjadi pelanggaran hukum maka yang bersangkutan dihadapkan ke  pengadilan

Sorry kalo salah


3. Jelaskan makna lembaga peradilan di indonesia!​


Jawaban:

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya..

Jawaban:

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.


4. 1. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu … a.mempertahankan NKRI b.mencegah penyalahgunaan kekuasaan c.lebih menjamin hak asasi warga negara d.memperbaiki arah perjalanan bangsa 2. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan didalam kehidupan bermasyarakat adalah a.Menjadi saksi dalam proses pengadilan jika diminta b.Belajar dengan sungguh-sungguh c.Menegur orang yang merokok didalam angkutan umum 3. Keberadaan UUD NRI 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, yaitu .... a.melindungi pejabat negara b.mengatur penyelenggaraan negara 4. Contoh kebiasaan masyarakat yang mendukung kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945 adalah .... a.melakukan kontrol secara langsung kepada lembaga negara b.melaksanakan keputusan yang dibuat oleh lembaga negara c.menjalankan tugas-tugas lembaga negara d.mengadakan unjuk rasa terhadap setiap keputusan lembaga negara 5. Sikap yang paling tepat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara sebagai suatu peraturan perundang-undangan .... a.mengamalkannya b.menghafalkan isinya c.memahami semuanya d.mengoleksinya 6. Contoh perbuatan yang merupakan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan adalah .... a.kerja bakti membersihkan lingkungan b.menjadi anggota lembaga negara c.belajar tekun d.mengikuti pemilihan umum 7. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara diatur dalam pasal ... UUD NRI Tahun 1945. a.1 – 24A b.1 – 25A c.1 – 23A d.1 – 26A 8. Sistematika UUD NRI 1945 setelah diamandemen mengalami perubahan menjadi …. a.pembukaan, penjelasan, aturan tambahan b.pembukaan c.pembukaan, pasal-pasal d.pembukaan, batang tubuh, penjelasan


Jawaban:

1. D

2.A.

3.B.

4.B.

5.A.

6.D.

7. B.

8.D.

MAAF APABILA ADA KESALAHAN , saya juga manusia


5. 1. Tuliskanlah pokok-pokok penting dalam laporan di bawah 2. Apakah tema pokok yang disampaikan di bawah 27 November 2007, tepatnya Selasa sinag. Beberapa wartawan dan korban lumpur Lapindo berkumpul di salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, hakim membacakan hasil putusan gugatan korban lumpur kepada pemerintah dan PT Lapindo Brantas. Sidang tidak menempati ruang sidang utama yang berukuran besar, tetapi berukuran relatif kecil. Sebagai deskripsi, jarak antara hakim dan kursi terdakwa sekitar dua meter. Jarak antara hakim dan peserta sidang yang duduk di kursi terdepan yaitu hanya kurang lebih empat meter. Walaupun ruangannya kecil, suara hakim hanya terdengar seperti bisikan saja. Pengunjung sidang akhirnya berlomba-lomba maju ke depan walaupun harus berdiri. Tak sekali itu saja pengunjung sidang kesulitan mendengarkan suara hakim. Hal yang sama terjadi pada saat hakim membacakan putusan gugatan perdata pengelolaan Blok Cepu pada 15 Januari lalu. Meskipun lebih baik dibandingkan dengan situasi saat hakim membacakan putusan Lapindo, usaha lebih perlu dilakukan untuk dapat mendengarnya. Ini jelas bisa fatal bagi para pencari berita karena bisa mengakibatkan salah tulis maksud hakim sehingga harus kembali mengonfirmasi isi putusan kepada pengacara yang duduk satu meter di depan hakim. Namun, hal itu diharapkan akan berubah. Tahun 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) yaitu lembaga donor dari Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan dan pengembangan teknologi informasi (TI) di pengadilan. sistem tata suara ruang sidang  diperbaiki. Rencananya, semua ruang sidang didukung satu unit komputer untuk membantu kelancaran tugas panitera pengadilan. Perubahan itu mulai tampak di ruang sidang utama. Satu unit komputer, jam penunjuk waktu, dan sound system baru terpasang di ruangan itu. Sound system baru ini agak membantu pengunjung sidang di Pengadilan terutama yang duduk di bagian belakang. Sebelumnya, sound system di ruangan itu, terutama yang di belakang tempat wartawan seringkali mati karena masalah kabel yang terlepas. Padahal, di situlah satu-satunya tempat yang mudah bagi wartawan menaruh alat perekam. Apabila sidang kasus menarik perhatian, belasan perekam suara terletak mengerumuni speaker. Selain di ruang sidang, komputer atau laptop juga diberikan kepada hakim yaitu untuk mempermudah pembuatan pertimbangan hukum dalam putusan sedangkan para hakim dan panitera sedang mengikuti pelatihan komputer sekarang. Memang ada beberapa hakim yang memerlukan pelatihan, setidaknya minimal mereka bisa mengetik, menyimpan data, dan mencetak data. Akan tetapi hanya sebagian kecil hakim yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut. Mayoritas hakim sudah menggunakan komputer/laptop, entah itu untuk mengerjakan putusan maupun untuk mencari data di internet perihal perkembangan hukum terbaru. Praktisi hukum yang bernama Taufik Basari mengapresiasi perubahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu secara positif. Menurutnya, perubahan memang harus dimulai karena dibandingkan dengan lembaga lain, lembaga pengadilan relatif lambat membuka diri, menggunakan teknologi, membenahi sistem, dan memperbaiki pelayanan publik. Taufik Basari berharap keberadaan komputer itu nantinya tak saja digunakan untuk kepentingan yang bersifat administratif. Ia berharap ke depan komputer itu juga digunakan untuk kegiatan riset. Taufik Basari juga berharap agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berhenti mencari perbandingan dengan pengadilan yang lain. Setidaknya, mereka juga harus melihat sistem yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) agar berjalan lebih stabil. Maknanya yaitu untuk membantu sistem yang transparan, bersih, efisien, dan tanggap teknologi, mereka bisa membandingkan dengan MK. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga harus berpikir, mereka juga bisa melakukan seperti itu sehingga harapan menjadi pengadilan percontohan nantinya benar-benar terealisasi di Indonesia.


tema: korban lumpur lapindo

6. 1) jelaskan yg di maksud UUD45. 2) UUD45 yg sekarang yg sudah di amandemen, ada berapa bab dan berapa pasal. 3) siapa lembaga yg bertugas menetapkan UUD45 tersebut. 4) ada berapa pokok2pikiran dlm pembukaan UUD45 tsbt? dan sebutkan juga. 5)tuliskan makna/arti dari setiap alinia yg ada dlm pembukaan UUD45 tersebut. 6) jelaskan yg di maksut pembukaan UUD45, sbg kaidah pokok yg fundamental. 7) jelaskan maksut dari pokok pikiran yg pertama negara mengutamakan persatuan. 8) jelaskan yg di maksud pokok pikiran Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. 9) jelaskan yg di maksud Negara yg ber kedaulatan rakyat. 10) jelaskan yg dimaksud negara berdasarkan ke Tuhanan YME.​


Jawaban:

1) Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). ... Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945.

2) Setelah empat kali mengalami perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

3) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Dalam mengubah UUD 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan pengubahan pasal UUD 1945 diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

4) 4 pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 adalah :

Pokok pikiran alinea pertama adalah persatuan. Pokok pikiran alinea kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran alinea ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran alinea keempat adalah ketuhanan.

5) Makna pada setiap Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut

-Pada alinea pertama, menjelaskan keteguhan pada Bangsa Indonesia didalam membela segala macam bentuk dari kemerdekaan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah.

-Pada alinea kedua, menjelaskan terhadap adanya sebuah penghargaan dari perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia yang telah menimbulkan sebuah kesadaran.

-Pada alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang ada ini tidaklah hanya untuk melakukan penegakan terhadap apa yang menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga apa yang menjadi spiritual nya yang dimana kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada dasarnya adalah berkah Allah Yang Maha Esa.

-Pada alinea keempat, menjelaskan segala cita-cita bangsa Indonesia.

6) Jawaban: Pembukaan UUD 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental maksudnya rumusan kata dan kalimat yang terkandung dalam UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR , perubahan pembukaan UUD 1945 berarti perubahan esesnsi cita moral dan cita hukum yang hendak ditegakkan.

7) Pokok pikiran yang pertama: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maksudnya itu setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri.

8)  Jawaban: Makna pokok pikiran negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

9) Sedangkan Kedaulatan Rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya. Dalam buku Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi (1999) karya Dahlan Thaib, teori kedaulatan rakyat berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama.

10) Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah bahwa negara tersebut punya salah satu dasar, yaitu salah satunya ketuhanan yang maha esa. Berarti artinya negara tersebut mempunyai tuhan menurut agama dan kepercayaan masing - masing.

Penjelasan:

Klo kepanjangan disingkat aj gpp kok, semoga membantu yaaaa :)


7. 1. Istilah ideologi berasal dari kata "idea" dan "logos". Idea berarti.... A. Pengertian dasar, tujuan, kemauan B. Gagasan, konsep, perilaku C. Cita-cita, sikap, tujuan D. Pemikiran, konsep, gagasan 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan…. A. Norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia B. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan D. Kristalisasi nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia3. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara RI. Oleh karena itu.... A. Setiap penyelenggaran negara harus selalu berpedoman pada PancasilaB. Setiap penyelenggaran negara harus menggali nilai-nilai globalisasiC. Seluruh anggota masyarakat diwajibkan mendalami salah-satu nilai Pancasila D. Setiap lembaga negara hendaknya mempertahankan Pancasila untuk pengakuan 4. Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai budaya yang berkembang… A. Dari masyarakat asing yang ada di wilayah Indonesia B. Di masyarakat Indonesia sejak dahulu C. Di sebagian masyarakat yang tinggal di Indonesia D. Karena reka ulang masyarakat Indonesia 5. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung makna… A. Bangsa Indonesia hanya mengikutu satu agama tertentu B. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam C. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa D. Indonesia merupakan Negara yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa 6. Agar Nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka seharusnya pancasila…. A. Perlu dihayati dengan perenungan yang mendalam B. Sering dijadikan materi utama dalam setiap perlombaan C. Dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari D. Cukup dihafalkan sampai luar kepala 7. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya... A. Sila-sila Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan B. Sila-sila Pancasila mempunyai arti yang berkesinambungan C. Sila-sila Pancasila bolah dibolak-balikD. Sila-sila Pancasila tidak boleh ditaati8. Salah satu bentuk pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah... A. Berani membela kebenaran dan keadilan B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa C. Menghormati hak orang lain D. Menerima saran dan usulan orang lain 9. Sikap mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, merupakan nilai dari Pancasila sila…. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab B. Persatuan Indonesia C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan D. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 10. Contoh perilaku positif terhadap Pancasila di dalam keluarga dapat di tunjukan dengan sikap…. A. Saling mencintai anggota keluargaB. Menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang pancasila C. Menghormati anggota keluarga lebih tuah D. Jarang berpergian agar bisa berkumpul dengan anggota keluargaJawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila ! 2. Jelaskan Fungsi dan peranan pancasila sebagai sumber Hukum 3. Jelaskan perbedaan Arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa 4. Jelaskan menurut pendapat anda apa akibatnya jika tidak memiliki dasar Negara ! 5. Berikan Contoh pengamalan pancasila di lingkungan sekolah!​


Jawaban:

1.A

2.B

3.A

4.B

5.C

6.C

7.A

8.A

9.A

10.A


8. 1. Pedoman dalam penyelenggaraan negara agar berjalan tertib dan teratur adalah a. peraturan perundang undangan b. tata tertib c. kitab hukum d. lembaga negara 2.Peraturan perundang undangan yang dibuat harus benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Hal ini adalah wujud dari asas a.kejelasan tujuan b. keterbukaan c. kedayagunaan dan kehasilgunaan d. keadilan 3. Perundang undangan sering juga disebut sebagai hukum yang ... 4. Tempat untuk menampung para pelanggar hukum disebut ... 5. Pertentangan di masyarakat dapat menganggu ... 6. Peraturan perundang undangan yang berisi tentang aturan yang tidak boleh dilaksanakan disebut ... 7.Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar peraturan perundang undangan lainnya adalah ... 8. Agar kehidupan berjalan dengan tertib, maka kita membutuhkan ... 9. Tata urutan peraturan perundang undangan diatur dalam ... 10. Uud 1945 terdiri atas ... pasal aturan peralihan dan ... pasal aturan tambahan 11. Pembentukan undang undang harus memerhatikan asas pengayoman, asas pengayoman berarti 12. Tujuan dibuat peraturan perundang undangan adalah untuk mengatur 13. Berikut ini merupakan peraturan pusat, kecuali a. UU No.10 tahun 2008 b. UU no.36 tahun 2008 c. UU no. 44 tahun 2008 d. Perda No. 8 tahun 2007 14. Asas keadlian dalam pebentukan perundang undangan bermakna ... a. isi peraturan perundang undangan tidak boleh semena mena b. isi peraturan perundang undangan mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara c. proses pembuatan peraturan, perundang-undangan harus terbuka d. peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas TOLONG DIJAWAB UNTUK BESOK


1. B
2. C
Maaf cuma bisa jawab itu aja..
Maaf juga kalau salah..

9. 1. Yang BUKAN merupakan ciri norma hukum adalah a. tertulis b. memaksa c. tidak tertulis d. sanksinya tegas e. bersumber dari hati nurani 2. Berikut ini adalah makna dari nilai KECUALI a. harga b. dugaan c. taksiran d. perkiraan e. penghargaan 3. Prinsip-prinsip negara hukum adalah a. adanya pemilihan umum b. kekuasaan legislatif di tangan parlemen c. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah d. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer e. kepala negara mempunyai hak memberikan grasi dan amnesti 4. Pelaksanaan negara hukum di Indonesia a. Penjelasan UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 Alinea II c. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 d. negara hukum dalam arti sempit e. negara hukum klasik Mohon bantuannya ya semua...


c. Tidak tertulis
c. Taksiran
b. Kekuasaan legislatif di tangan parlemen
b. Pemb. UUD45 alenia II

10. 1. makna dari suatu negara memiliki kedaultan antara lain :a. menjadi negara merdeka sejajar dengan negara merdeka lainnyab. menjadi negara yang maju dan sejahterac. memiliki kekayaan yang melimpahd. memiliki kewenangan untuk memengaruhi orang lain 2. asas pemilihan umum tahun 2004 berbeda dengan asas sebelumnya, penambhannya yaitu asas : a. adil                   c. jujur dan adilb. jujur                  d. luber3. jelaskan peran lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaultan rakyat!4. jelaskan tiga penyimpangan-penyimpangan konstitusional dalam kehidupan ketatanegaran di indonesia!


1. A
2. C
3.MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY

11. 14 Makna dari alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diantaranyapenjajahan tidak sesuai dengan peri.kemanusiaan dan peri keadilanb. adanya suatu keinginan bangsa indonesia untuk melepaskan diridari penjajahanC. memajukan kesejahteraan umumd. motivasi riil dan materil bangsa indonesia15 Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam alenia kedua Pembukaan UUD 1945 adalah "mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yangmerdeka". Merdeka mengandung arti..... a. bebas dari penjajahan bangsa lain b. bersatu dalam keberagaman C mewujudkan persatuan dan kesatuan d. menegakkan keadilan bagi warganegaranya16. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan atau dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui ....a. bentuk-bentuknyab. jumlah kalimatnyac. alinea-alineanya d. pasal-pasalnya17. Pernyataaan yang benar terhadap Pembukaan UUD 1945, kecuali.....a. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggib. Pembukaan UUD 1945 bersifatfundamental C. Pembukaan UUD 1945 dadiamendemen d. Pembukaan UUD 1945 bersifat18. Mempertahankan dan memperjuangkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban setiapa. lembaga negara b lembaga masyarakat c warga negarad penguasa​


Jawaban:

14. A

15. A

16. A

17. B

18. C

Semoga membantu ^_^


12. 1) jelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila2) identifikasikan penyebab pelanggaran hukum3) jelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM4) Sebutkan&jelaskan prinsip"demokrasi5) uraikan periodisasi perkembngan domokrasi di Indonesia6) uraikan penggolongan dan tujuan hukum7) menganalisis makna dan dasar hukum lembaga peradilan 8) mebiasakan hidup sesuai aturan hukum


1. Haknya adalah Melaksanakan Ideologi negara dengan sebaik"nya dan Kewajibanya adalah menjaga nilai" pancasila Tetap berjalan dengan perkembangan zaman

2. Adanya sifat Acuh terhadap Sanksi Dan Kurangnya rasa disiplin akan peraturan

3. pemerintah dalam hal ini lebih serius dalam Membentuk dan melaksanaakan Ham serta Membuat lembaga Ham Serta Berusaha mengusut tuntas kasus pelanggaran ham

4. Lupa mbak hehe

5. 1945:Dibentuknya pemerintah RI,1966:Lahirnya orde baru 1999-Sekarang Lahirnya Orde Reformasi

6. Duh Salfok jadi lupa
7. Sama gtu juga
8.menjalani semua peraturan dengan tertib dan selaras dengan pemikiran

13. 1. Pedoman dalam penyelenggaraan negara agar berjalan tertib dan teratur adalah a. peraturan perundang undangan b. tata tertib c. kitab hukum d. lembaga negara 2.Peraturan perundang undangan yang dibuat harus benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Hal ini adalah wujud dari asas a.kejelasan tujuan b. keterbukaan c. kedayagunaan dan kehasilgunaan d. keadilan 3. Perundang undangan sering juga disebut sebagai hukum yang ... 4. Tempat untuk menampung para pelanggar hukum disebut ... 5. Pertentangan di masyarakat dapat menganggu ... 6. Peraturan perundang undangan yang berisi tentang aturan yang tidak boleh dilaksanakan disebut ... 7.Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar peraturan perundang undangan lainnya adalah ... 8. Agar kehidupan berjalan dengan tertib, maka kita membutuhkan ... 9. Tata urutan peraturan perundang undangan diatur dalam ... 10. Uud 1945 terdiri atas ... pasal aturan peralihan dan ... pasal aturan tambahan 11. Pembentukan undang undang harus memerhatikan asas pengayoman, asas pengayoman berarti 12. Tujuan dibuat peraturan perundang undangan adalah untuk mengatur 13. Berikut ini merupakan peraturan pusat, kecuali a. UU No.10 tahun 2008 b. UU no.36 tahun 2008 c. UU no. 44 tahun 2008 d. Perda No. 8 tahun 2007 14. Asas keadlian dalam pebentukan perundang undangan bermakna ... a. isi peraturan perundang undangan tidak boleh semena mena b. isi peraturan perundang undangan mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara c. proses pembuatan peraturan, perundang-undangan harus terbuka d. peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas TOLONG DIJAWAB UNTUK BESOK


no 1 : b
2: d
3: bersifat unifersal
semoga bermanfaat ya

14. 1. Jelaskan tujuan pokok bahwa negara memiliki kekuasaan!2. Sebutkan wewenang presiden sebagai kepala negara!3. Di pemerintah daerah, pembagian kekuasaan tidak saja berlangsung secara vertikal dalam rangka otonomi daerah, tetapi juga horizontal. Siapa sajakah lembaga yang mengisi pembagian kekuasaan secara horizontal di daerah?4. Jelaskan makna nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!5. Mengapa konsep pemisahan kekuasaan tidak relevan pada masa modern sekarang?6. Sebutkan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan!7. Sebutkan nilai-nilai sosial-politik baru sebagai sistem nilai dalam pembangunan politik Indonesia pada masa reformasi!8. Jelaskan makna nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan!9. Sebutkan setidaknya 4 macam nilai dalam rangka pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa!10. Sebutkan tiga kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!Tolong ya kak​


1.Negara Memiliki Kekuasaan

Pada bagian ini, sebuah negara kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk dari alat yang dimana berada digunakan oleh masyarakat yang dimana negara tersebut kemudian terdapat sebuah kekuasaan yang dimana biasnaya kemudian akan digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap hubungan yang dimana terjadi diantara para manusia dalam sebuah lingkup masyarakat yang ada dalam sebuah negara tersebut. Kemudian, pengertian dari negara memiki kekuasaan itu sendiri pada awalnya dilakukan oleh seorang yang bernama Logemann dan juga Harold J. Laski. Logemann pada awalnya memberikan sebuah pernyataan yang dimana memberikan sebuah pengertian bahwa sebuah negara adalah sebuah bentuk dari organisasi kekuasaan yang dimana kemudian akan memiliki sebuah tujuan untuk melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya itu sendiri dengan sebuah kekuasaan yang dimana diberikan oleh rakyatnya itu sendiri. Kemudian dari negara itu sendiri kemudian dibenutk sebagai sebauh organisasi kekuasaan itu sendiri pada eknaytaannya adalah sebuah bentuk dari tata kerja sama yang dimana digunakan untuk melakukan pembuatan sebuah kelompok dari manusia dalam melakukan perbuatan dan atau juga tindakan atas sikap yang dimana kemudian akan disesuaikan dengan keinginan dari sebuah negara tersebut.

Kemudian, apabila sebuah negara tidak memiliki kekuasaan maka yang terjadi adalah sebuah kekacauan yang dimana masyarakatnya tidak dapat diatur karena sebagian masyarakat tersebut hanya akan melakukan kegiatan yang bersifat anarkis dan tidak ingin mengikuti aturan dan akan menjadi sebuah ancaman bagi sebuah negara tersebut.

2.Kewenangan presiden sebagai kepala negara:

-Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

-Dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

-Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

3.lembaga:

-konsitutif

-esekutif

-legislatif

-yudikatif

-oneter

-eksaminatif

4.Sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil sehingga terbentuknya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.

5.karena pada pemisahan kekuasaan tidak ada hubungan antara lembaga penyelenggara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada chek and balance semua berdiri masing-masing.

6.Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

-Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

-Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

-Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7.Pengembangan lembaga negara

-Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai dengan nilai Pancasila.

-pengembangan demokrasi Pancasila.

-Pengembangan demokrasi Pancasila.

8.Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" artinya adalah merupakan sendi yang penting dari asas kekeluargaan, dan asas bahwa tata pemerintah RI berdasarkan atas kedaulatan rakyatnya.

9.-Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.-Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

-Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

-Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

10.Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:

-Kementerian Dalam Negeri.

-Kementerian Luar Negeri.

-kementerian pertahanan.

Penjelasan:

semoga membantu:')


15. 21. Jesaskan pengertian hukum Secara umumTuriskan fungsi dari hukum3. Tuliskan penggolongan hukumBerdasar kansumber nya>bentuk nya.Waktu berlaku nyaCara mempertahankan nyaBerdasarkan Sifat nyaBerdasarkan Isinya.4. Tunskan makna lembaga peradilan5. Uraikan Badan - badan peradilan nasionalSebutkan dan Jelas kan.​


Jawaban:

1. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

fungsi hukum :

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat; artinya, hu-kum

berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk,

sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;

Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebut-kan, maka

hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat me-nentukan siapa yang

salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati

dengan ancaman sanksi bagi pelang-garnya.

3) Sebagai sarana penggerak pembangunan; Daya mengikat dan me-maksa dari

hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan

pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke

arah yang lebih maju.

4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh

melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya,

siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum

konstitusi negara.

5) Sebagai alat penyelesaian sengketa; Seperti persengkataan harta waris dapat

segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang su-dah diatur dalam

hukum perdata.

6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri de-ngan

kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumus-kan kembali

hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.


16. sebut dan jelaskan sistem peradilan di Indonesia yang meliputi :a. makna lembaga peradilanb. dasar hukum Lembaga Peradilanc. peran Lembaga Peradilanmohon di bantu yah​


Jawaban:

a. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

b. Dasar Hukum Lembaga Peradilan di Indonesia, meliputi: Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ... Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. ...

Penjelasan:

maaf jika salah


17. jelaskan makna lembaga peradilan menurut kamus besar bahasa Indonesia tolong bantu ya ​


Jawaban:

Definisi/arti kata 'peradilan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU YA DAN JADIKAN YANG TERBAIK YA DAN JANGAN LUPA JUGA FOLLOW HAPPY ENJOY

Penjelasan:

PENJELASAN

lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan.

Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

PENYELESAIAN SOAL

dalam kamus besar bahasa indonesia atau KBBI Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

---------------------------

DETAIL JAWABAN

Kode : -

Mapel : PPKN

Kelas : 6

Kata Kunci : Pengertian lembaga pengadilan


18. Jelaskan apa yang di maksud makna lembaga peradilan


Penjelasan:

Jadi, lembaga peradilan itu ada banyak. Kalo yang mainnya aja namanya Yudikatif. Sudah terbagi jadi MA, MK, KY. Setiap organisasi memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengakpi.


19. tolon dibantu ya :) 1. upaya perlindungan dan penegakkan HAM diwujudkan dengan dibentuknya lembaga resmi oleh pemerintah seperti .. a. komnas HAM dan perlindugan HAM b. lembaga bantuan hukum c. LSM dan komnas HAM d. lembaga peradilan 2. contoh aktualisasi kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab disekolah adalah ... a. mendengarkan penjelasan guru b. menegur teman dengan santun c. memarahi teman yang melakukan kesalahan d. belajar dengan tekun 3. ketaatan terhadap peraturan perundang undangan harus didasarkan pada keabsahannya , artinya peraturan itu ditaati karena .. a. dipaksakan oleh aparat negara b. diskriminatif c. memang seharusnya demikian d. dibuat oleh pejabat yang berwenang 4. salah satu alasan betapa pentingnya kehidupan yang demokratis adalah a. pemerintah otoriter sama sekali tidak demokratis b. pemerintah demokratis dipraktekan oleh negara negara barat c. pemerintah demokratis menjamin penghargaan atas keberagaman d. demokrasi niscaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia 5. wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah a. demonstrasi b. pemilu c. mimbar bebas d. pawai 6. salah satu makna pentingnya globalisasi dalam bidang pemerintahan adalah ... a. perubahan politik luar negeri b. perkembangan demokrasi dalam pemerintahan c. mudah memperoleh pinjaman luar negeri d. sistem hukum menganut paham luar negeri 7. hubungan erat antara cita - cita proklamasi bangsa indonesia dengan UUD 1945 adalah bahwa ... a. diejawantahkan secara konkretdalam 4 alenia b. dikonkretkan dalam tinakan dan sikap c. diejawantahkan dalam pasal pasal UUD 1945 d. dikonkretkan dalam pembangunan indonesia 8. kedaulatan rakyat artinya .... a. rakyat sebagai pengatur pemerintahan b. rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi c. rakyat memiliki kedudukan yang tertinggi d. kekuasaan diperuntukkan untuk rakyat 9. prestasi diri adalah ... a. suatu prestasi yang telah berkembang dalam setiap perlombaan b. suatu kebanggaan yang telah diraih oleh individu atau suatu bangsa c. menjasi juara dalam setiap kompetisi d. menjadi juara kelas 10 salah satu hambatan dalam meraih prestasi diri adalah .. a. ditentang orang tua b. ikut mengalami kegagalan c. perijinan yang sulit d. kurangnya modal 11. sebagai generasi muda dan penerus perjuangan bangsa , peran kita dalam pembangunan adalah ... a. mencari dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan b. mengikuti program kesenian dareah c. mencari pekerjaan sesuai keingingan d. meningkatkan persaingan bebas dalam perekonomian terimakasih sebelumnya :)


1. a. komnas HAM dan perlindugan HAM 
2. d. belajar dengan tekun
3. d. dibuat oleh pejabat yang berwenang
4. d. demokrasi niscaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia
5. b. pemilu 
6. b. perkembangan demokrasi dalam pemerintahan 
7. c. diejawantahkan dalam pasal pasal UUD 1945
8. d. kekuasaan diperuntukkan untuk rakyat 
9. d. menjadi juara kelas 
10.b. ikut mengalami kegagalan
11.a. mencari dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

maaf klo salah

20. 1. Jelaskan bagaimana sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?2. Apakah penerapan nya sudah sesuai sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikan alasan dan salahsatu contoh nya? 3, Jelaskan dengan memberikan 3 contoh dalam PJJ/Pembelajaran jarak jauh yang Menunjukan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 4. Apakah perbedaan makna hukum dengan makna lembaga peradilan jelaskan?5. Apakah perbedaanklasifikasi hukum dengan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia jelaskan?​


Jawab saya tidak tau

Penjelasan:


21. 14. Apabila dikaji secara mendalam, Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang sebenarnya merupakan sila-sila dari Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat memiliki keterkaitan dengan sila.... a. Persatuan Indonesia b. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia c. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakiland. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab 15. Seluruh makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendapatkan penegasan dan pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945. Kalimat pertama makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mendapatkan penegasan dan penjelasan pada alinea . . . Pembukaan UUD 1945 a. 1-2 b. 1-3 c. 2-3d. 2-416. Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusional dan menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila.... a. tidak mendapat dukungan dari mayoritas rakyat b. merugikan kepentingan rakyat c. kurang relevan dengan hukum yang berlaku d. bertentangan dengan UUD 1945 17. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis sehingga semua peraturan perundang- undangan harus dapat dipertanggunjawabkan sesuai dengan.... a. kepentingan pemerintah dan pembuat peraturan tersebut b. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia c. lembaga negara yang membuat kebijakan publikd. ketentuan UUD 1945​


Jawaban:

16

yggghggguuuuuuuuuhhuuhha


22. Contoh Kasus: Pada tahun 2015-2016 terjadi perseteruan dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang cukup menyita perhatian publik ibukota. Adapun kasus tersebut adalah bermula dari tidak dibayarkannya sebagian hak PT. Ifana Jaya terhadap pembelian sejumlah 161 Unit kendaraan Transjakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, bahwa PT. Ifana Jaya merupakan pemenang tender pengadaan atas kendaraan Transjakarta senilai Rp 200 Milyar. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta baru membayarkan sejumlah Rp 30 Milyar dan masih tersisa Rp 160 Milyar. Peristiwa hukum inipun akhirnnya bergulir dan masuk dalam proses gugatan di Pengadilan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta pada awal 2015 dan diputuskan pada tanggal 28 April 2015 dengan menyatakan bahwa Pemprov DKI melakukan wanprestasi dan harus membayar kepada PT. Ifani Dewi. Tetapi Pemprov DKI tidak berkenan untuk membayarkannya dan melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan perlawanan atas putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya saja Pemprov DKI Jakarta kembali kalah dimana PN Jakarta Pusat menguatkan putusan BANI yang memenangkan PT. Ifani Jaya. Sumber: https://regional.kontan.co.id/news/dki-harus-bayar-rp-130-miliar-ke-pt-ifani Pertanyaan: Pada Modul 6 HKUM 4409 disebutkan terdapat dua model penyelesaian sengketa. Sebutkan keduanya dan jelaskan pemahaman saudara, pada kasus di atas penyelesaiannya dilaksanakan dengan model yang mana. Jelaskan dasar hukum pengaturannya. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bertikai. Jelaskan apasaja persyaratan utama yang harus dipenuhi para pihak sehingga sengketanya dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan bagaimana konsekuensinya jika hal tersebut dipenuhi oleh para pihak. Kemukakan yang saudara ketahui tentang sifat dari putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sertakan dengan pasal yang mengaturnya dan jelaskan makna dari sifat putusan tersebut. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sebutkan pasal yang mengaturnya dan apa saja jenis sengketa tersebut. Menurut saudara, bolehkah jika sengketa perjanjian jual beli diselesaikan melalui BANI.


1. Berdasarkan kasus antara PT. Ifani Jaya dengan Pemprov DKI Jakarta terdapat dua model penyelesaian sengketa yaitu litigasi ( PN Jakarta Pusat) dan Non litigasi ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI)

2. Persyaratan utama yang harus dipenuhi para pihak sehingga sengketanya dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah Mengisi dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa Pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan konflik melalui arbitrase dan Konsekuensinya jika hal tersebut dipenuhi oleh para pihak maka keputusan Arbitrase tersebut sah digunakan dan kedua belah pihak wajib menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

3. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bersifat final artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapat dipatuhi secara suka rela. Pasal yang mengatur adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

4. Pasal yang mengatur jenis sengketa yang dapat diselesaikan lewat BANI adalah pasal 5 Ayat (4) UU Arbitrase dan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase jenis sengketanya adalah

PerniagaanPerbankanKeuanganPenanaman modalIndustriHak kekayaan intelektual

Dan sengketa perjanjian jual beli bisa diselesaikan melalui BANI.

PEMBAHASAN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui jalur hukum yaitu lewat peradilan negeri sedangkan non hukum melalui BANI. Keuntungan penyelesaian konflik melalui BANI yaitu

Efisien WaktuHemat biayaBersifat rahasiaPutusan bersifat mengikat dan finalKeahlian dan kepekaan para arbiter dan bisa menyewa pengacara.

Pada kasus PT. Ifani Jaya dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan kasus proyek Transjakarta di sepakati bahwa Pemprov DKI wajib membayar kepada PT. Ifani Jaya tetapi Pemprov DKI menolak membayar dan membawa kasus tersebut lewat jalur hukum pada akhirnya tetap dimenangkan oleh PT. Ifani Jaya.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Penyelesaian sengketa lewat BANI https://brainly.co.id/tugas/10271526

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1


23. 1. Jelaskan makna konsep pembagian kekuasaan!Jawab:2.Jelaskan enam kekuasaan negara Indonesia setelah amendemen Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!Jawab:3. Sebutkan ketentuan-ketentuan kementerian negara sesuai Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945!Jawab: ...4. Sebutkan lima macam Lembaga Pemerintah Nonkementerian!Jawab: ..5. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia!Jawab:​


Jawaban:

1.kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif.

2.horizontal:kekuasaan eksekutif, elseminatif, konstitutif, legislatif, moneter,yudikatif.secara vettikal:kementrian menangani urusan pemerintah. kementrian penyelenggaraan dlm upaya pembangunan nasional. kementrian yg mempunyai tugas pengelolaan barabg milik/kekayaan negara.

3.memetakan wilayah negara kesatuan ri.

4.arsip masional RI, BPN, BNN, BPS, BULOG

5.kemakmuran yg merata bagi seluruh rakyat dan seluruh kekayaan alam dan sebagainya di pergunakan bersama.


24. Tolong dirangkum yaHakikat Pancasila sebagai Dasar Negara Berdirinya suatu negara membutuhkan dasar negara sebagai fondasi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi politik, ekonomi sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup pandangan hidup bagi masyarakat bangsa dan negara. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara, philosofische grondslag dari negara, ideologi negara staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara.Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan sesuai dengan bunyi PembukaanUUD 1945, yang dengan jelas menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Berdasarkan kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila memiliki berbagai fungsi.Berikut beberapa fungsi Pancasila. 1 Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2 Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yangmewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggarapartal dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur5. Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksanapemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsionalSebagal dasar negara, Pancasila menjadi asas bagi hukum tata negara Indonesia. Hal itu dapatterlihat dalam keterkaitan sila-sila Pancasila dengan pasal-pasal dalam konstitusi negara.1.Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945. Sila pertama ini memberikan jaminan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Dengan jaminan ini, pemerintah dan alat perlengkapan negara yang lain dapat mengatur unusan beragama penduduk. Dalam bidang eksekutif pemerintah membentuk Kementerian Agama untuk mengatur segala persoalan agama di Indonesia Pemerintah juga menetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam bidang yudikatif pemerintah membentuk pengadilan agama sebagai realisasi dari sila Ketuhanan yang Maha Esa.2.Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 34.Pasal 34 menjadi landasan konstitusional bagi berdirinya lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti wreda, rumah singgah, dan lain-lain. Pemerintah pun membentuk satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia. Sila ini disebut sebagai asas kebangsaan. Asas kebangsaan dapat terlihat dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, penggunaan hukum nasional Indonesia, perilaku mencintai dan membela tanah air dalam keadaan apa pun, baik aman maupun kacau.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2). Makna dari sila ini adalah agar seliap tindakan dari pemerintah berdasarkan kemauan/kehendak rakyat. Semua itu harus dipertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat melalui parlemen5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 33. Sila ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.​


Jawaban:

Hakikat pancasila sebagai dasar negara

Pancasila merupakan dasar negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945

pancasila juga memiliki fungsi yaitu

1 Pancasila sebagai dasar negara

2 Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia

3. Mewujudkan cita-cita hukum

4.pancasila memiliki norma yaitu

mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara

partal dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

5.Pancasila merupakan sumber semangat

Pancasila juga memiliki isi yang wajib dihafal

1. Ketuhanan yang maha esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penjelasan:

Maaf ya kalau rangkumannya aga panjang aku ambil yang penting soalnya =)


25. 1.sebutkan ketentuan yang mengatur pemda dan pemeeintahan daerah 2. Sebutkan landasan hukum pelaksanaan pemda 3. Sebutkan lembaga yang tidak melakukan peradilan umum 4.sebutkan lembaga mandiri yang dibentuk presiden 5. Jelaskan bahwa corak demokrasi disebabkan latar belakang sosial budaya bangsa 6. Makna kebebasan berpendapat 7. Sebutkan syarat syarat negara dibawah rule of law 8. Sebutkan ketentuan uud 45 tentang dasar demokrasi pancasila 9. Sebutkan ketentuan uud45 tentang pemilu 10. Beri contoh partisipasi warga negara dlm negara demokrasi 11. Beri contoh pelaksanaan demokrasi pancasila dlm bidanv politik 12. Pelaksanaan era demokrasi terpimpin thn 59-66


maaf saya tidak tahu jawqban

26. 1. Jelaskan makna lembaga peradilan 2. Sebutkan 10 dari 18 dasar hukum lembaga peradilan di Indonesiatolong bantu Jawab plis jgnn ngasal. ngasal report​


Jawaban:

5bidang peradilan

Penjelasan:

semoga membantu


27. 1. Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung makna bahwa UUD 1945 mengharuskan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Maka makna tersebut adalah penjelasan dari Pancasila, sila….A. Ketuhanan YME berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.B. Persatuan Indonesia.C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.2. Contoh dari sikap positif yang menggambarkan pokok pikiran kesatu Pembukaan UUD 1945 di lingkungan keluarga adalah….A. Berpartisipasi dalam kerja bakti membersihkan saluran air desa.B. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.C. Hidup rukun dengan saudara laki-laki dan perempuan.D. Ikut serta dalam belajar kelompok.3. Siswa yang dapat menjaga keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah merupakan salah satu contoh sikap positif di lingkungan sekolah yang mencerminkan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 tentang…..A. Keadilan sosial.B. Kedaulatan rakyat.C. Persatuan dan kesatuan.D. Ketuhanan YME berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.4. Yang merupakan sikap positif dalam mencerminkan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 di lingkungan masyarakat adalah….A. Melaksanakan setiap norma yang berlaku dalam masyarakat.B. Berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan kepala desa.C. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti.D. Melaksanakan tugas ronda malam.5. Perhatikanlah sikap warga negara dibawah ini!1. Tidak memaksakan keyakinan (agama) kepada orang yang sudah berkeyakinan (agama).2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.3. Tidak mencampuri urusan ibadah agama lain.4. Saling menghormati agama lain.Manakah dari sikap diatas yang sesuai dengan pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 dikehidupan berbangsa dan bernegara….A. 1, 2 dan 3B. 1, 2 dan 4C. 1, 3 dan 4D. 2, 3 dan 46. Kedaulatan akan selalu dimiliki oleh setiap negara yang merdeka, termasuk juga Indonesia. Makna yang dapat dipahami dari kedaulatan adalah…A. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.B. Kekuasaan negara untuk mempengaruhi negara lain.C. Kemampuan negara untuk bekerja sama dengan negara lain.D. Kesetaraan negara yang merdeka dengan negara maju.7. Kedaulatan dalam suatu negara mempunyai empat sifat pokok, dimana salah satunya yaitu sifat tunggal yang memiliki arti bahwa kekuasaan itu….A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.B. Tidak berawal dari kewenangan lain yang lebih tinggi.C. Selalu ada selama negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti-ganti.D. Adalah satu satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada lembaga-lembaga lain.


Jawaban:

1. A. Ketuhanan YME berdasarkan kemanusiaan

yang adil dan beradab

2. C. Hidup rukun dg saudara laki" & perempuan

3. A. Keadilan sosial

4. B. Berpartisipasi dalam menyukseskan

pemilihan kepala desa

5. D. 2,3, dan 4

6. A. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara

7. D. Adalah satu-satunya dlm negara dan tdk

dibagi kepada lembaga-lembaga lain.

___

Terimakasih. Semoga membantu


28. 1. Pedoman dalam penyelenggaraan negara agar berjalan tertib dan teratur adalah a. peraturan perundang undangan b. tata tertib c. kitab hukum d. lembaga negara 2.Peraturan perundang undangan yang dibuat harus benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Hal ini adalah wujud dari asas a.kejelasan tujuan b. keterbukaan c. kedayagunaan dan kehasilgunaan d. keadilan 3. Perundang undangan sering juga disebut sebagai hukum yang ... 4. Tempat untuk menampung para pelanggar hukum disebut ... 5. Pertentangan di masyarakat dapat menganggu ... 6. Peraturan perundang undangan yang berisi tentang aturan yang tidak boleh dilaksanakan disebut ... 7.Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar peraturan perundang undangan lainnya adalah ... 8. Agar kehidupan berjalan dengan tertib, maka kita membutuhkan ... 9. Tata urutan peraturan perundang undangan diatur dalam ... 10. Uud 1945 terdiri atas ... pasal aturan peralihan dan ... pasal aturan tambahan 11. Pembentukan undang undang harus memerhatikan asas pengayoman, asas pengayoman berarti 12. Tujuan dibuat peraturan perundang undangan adalah untuk mengatur 13. Berikut ini merupakan peraturan pusat, kecuali a. UU No.10 tahun 2008 b. UU no.36 tahun 2008 c. UU no. 44 tahun 2008 d. Perda No. 8 tahun 2007 14. Asas keadlian dalam pebentukan perundang undangan bermakna ... a. isi peraturan perundang undangan tidak boleh semena mena b. isi peraturan perundang undangan mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara c. proses pembuatan peraturan, perundang-undangan harus terbuka d. peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas TOLONG DIJAWAB UNTUK BESOK


1.a 2.D 3.yang berlaku/karma 4 sidang mungkin 5.masyarakyat 6.gak tau 7.UUD 1945 mungkin 8.kebersamaan 9.UUD 1945 10.gak tau 11.penelitian 12.masyarakyat 13.c mungkin 14.a kalo salah aku minta ma'af

29. 1. Jelaskan bagaimana sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?2. Apakah penerapan nya sudah sesuai sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikan alasan dan salahsatu contoh nya? 3, Jelaskan dengan memberikan 3 contoh dalam PJJ/Pembelajaran jarak jauh yang Menunjukan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 4. Apakah perbedaan makna hukum dengan makna lembaga peradilan jelaskan?5. Apakah perbedaanklasifikasi hukum dengan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia jelaskan?​


1.Jelaskan bagaimana sistem hukum dan peradilan di indonesia sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945?

:(agak kurang tahu sih tapi diusahakan bisa jawab) keanegaraan selalu berdasarkan hukum

2.Apakah penerapannya sudah sesuai sistem hukum dan peradilan di indonesia dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 berikan alasan dan salah satu contohnya?

:iya, karena indonesia udah mempunyai sistem hukum dan politik, contoh: indonesia sudah memiliki uud 1945 dan peraturan hukum

3.Jelaskan dengan memberikan 3 contoh dalam ppj / pembelajaran jarak jauh yang menunujukan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di indonesia?

Tidak boleh menendang guru keluar dari rapat (sering tuh dikelas aku sehingga yang jadi admin itu hanyalah guru)Ikuti pelajaran online walau jaringan slowJagalah sopan kepada guru walau kita lewat online

4.Apakah perbedaan makna hukum dengan makna lembaga peradilan jelaskan?

:hukum adalah peraturan atau adat sementara lembaga peradilan adalah mempertahankan tegaknya hukum

5.Apakah perbedaan klasifikasi hukum dengan klasifikasi lembaga peradilan indonesia?

:klasifikasi hukum artinya adanya hukum pribadi dan hukum publik sementara klasifikasi lembaga peradilan adalah peradilan umum atau publik

~VafrGt~

30. 12. Menurut pengertian bahasa yang sederhana. Sumpah Pemuda berani.... a. Janjinya para pemuda Indonesia b. ikrarnya seluruh rakyat Indonesia c. Menyatunya seluruh pemuda Indonesia d. Pengucapan janji pendiri negara 13. Pada periode 1950-1959 Pancasila diarahkan pada sebuah ideologi liberal dan terlihat pada penerapan sila keempat tidak lagi berjiwa musyawarah mufakat melainkan melalul voting Pada periode in Sorkarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu sinya.. a. Bubarkan PKI b. ubarkan Konstituante c. Bubarkan Pancasila d. Turunkan presiden Soekarno 14. Bangsa Indonesia memiliki sikap yang tegas untuk menentang segala bentuk penjajahan karena melanggar HAM Hal ini dijelaskan dalam pembukaan UUD 45 pada alinea..... a. ke 1 b. ke 2 c. ke 3 d. ke 4 15. Dalam penjelasan UUD 45 sebelum amandemen dijelaskan bahwa pembukaan UUD 45 mengandung pokok pikiran. Pokok pikiran pertama dalam pembukaan UUD 45 adalah... a. Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan b. Melindungi segenap bangsa berdasar atas persatuan c. Keadilan sosial d. Negara yang ber kedaulatan rakyat 16. Setiap negara memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri Istilah kekuasaan mengandung makna yang sama dengan kata..... a. kedaulatan b. kepemimpinan c. keteladanan d. kemanusiaan 17. Menurut Jean Bodin kedaulatan terbagi menjadi dua jens. Yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur segala kepentingan negara sendir tanpa campur tangan negara lain, termasuk jenis kedaulatan...... 18. Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara. Dan setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut merupakan tugas wewenang MPR yang tercantum dalam UUD 45 Pasal 3 diantaranya adalah..... a. Berwenang mengubah dan menetapkan UUD b. Melantik kepala daerah c. Memberhentikan kepala daerah d. Mengubah dasar negara 19. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak untuk dipermasalahkan atau dihapuskan karena keberagaman tersebut merupakan kenyataan di bawah ini, kecuali.... a. Kekayaan bangsa Indonesia sebagai modal pembangunan b. Potensi yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar C. Realitas yang dialami bangsa Indonesia dulu, sekarang dan yang akan datang d. Ancaman yang selalu membahayakan bangsa dan rakyat Indonesia 20. Contoh partisipasi pelajar dalam wujud bela negara adalah..... ​ a. Belajar dengan tekun agar berhasil dalam lomba olimpiade PPK b. Berjuang melawan penjajah yang menyerang kedaulatan NKR c. Memperdalam dan berusaha menguasai ilmu kemiliteran d. Setiap saat slap berjuang untuk melawan musuh.​


Jawaban:

12. C. Menyatunya seluruh pemuda Indonesia

13. D. Turunkan presiden Soekarno

14. A. ke-1

15. A.Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan

16. A. kedaulatan

17. Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu Negara yang memiliki sifat-sifat, diantaranya : a. Permanen, Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. b. Asli, Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

18. A. Berwenang mengubah dan menetapkan UUD

19. D. Ancaman yang selalu membahayakan bangsa dan rakyat Indonesia

20. A. Belajar dengan tekun agar berhasil dalam lomba olimpiade PPK


Video Terkait

Kategori ppkn