Tuliskan memuat tentang apakah UU yang ada di bawah ini : UU No.30 Tahun 2002 : UU No.2 Tahun 2002 : UU No.18 Tahun 2003 : UU No.16 Tahun 2004 : UU No.48 Tahun 2009 :
1. Tuliskan memuat tentang apakah UU yang ada di bawah ini : UU No.30 Tahun 2002 : UU No.2 Tahun 2002 : UU No.18 Tahun 2003 : UU No.16 Tahun 2004 : UU No.48 Tahun 2009 :
Jawaban:
UU No 30 tahun 2002 memuat tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK)
UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. UU No. 18 tahun 2001 mengatur tentang?
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMUU no. 18 th.2001 mengatur tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istemewa aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. jelaskan tentang uu no. 18 tahun 2004 ?
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 mengatur TENTANG PERKEBUNAN
hal ini dilakukan untuk mengetahui kewajiban perusahaan perkebunan serta celah-celah hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan advokasi.
4. sebutkan definisi limbah menurut UU No 32 tahun 2009 dan definisi sampah menurut UU No 18 tahun 2008
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Definisi sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada... A. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 22 tahun 1999, B. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 23 tahun 1999, C. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 22 tahun 1945, D. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 24 tahun 1945.
A. UUD 1945 PASAL 18 DAN UU NO 22 TAHUN 1999
KALO GAK SALAHH
6. uu no 9 tahun 1998 pasal 18 berakibat
akibat pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat bertentangan dan melanggar ham,serta termasuk kategori tindak pidana,yaitu kejahatan dgn pidana penjara paling lama satu tahun.hal ini sesuai dgn ketentuan UU. no.9 tahun 1998 pasal 18
7. Undang-undang perpajakan di Indonesia yang mengatur bea materai yaitua. UU No. 17 tahun 2000b. UU No. 18 tahun 2000c. UU No. 20 tahun 2000d UU No. 24 tahun 2000
PERTANYAAN
Undang-undang perpajakan di Indonesia yang mengatur bea materai yaitu
a. UU No. 17 tahun 2000b. UU No. 18 tahun 2000c. UU No. 20 tahun 2000d UU No. 24 tahun 2000JAWABAN[tex]\tt{\red{d. UU No. 24 \: tahun \: 2000}}[/tex]
Dalam suatu sosial budaya yaitu sebagai pemilik faktor pendorong mobilitas sosial vertikal dan Pajak digunakan untuk belanja barang, atau pembayaran bunga utang luar negeri.
Tujuan utama dari pemungutan pajak sebagai sumber kemakmuran negara yang berpengaruh dalam menghasilkan uang devisa negara.
MANFAAT ADANYA PAJAKMendapatkan rekreasi dalam pemerintah yang ditinjau dari pemanfaatannya.Mendapatkan keuntungan yang bernilai tinggi dalam pemanfaatannya suatu negara indonesia.faktor pendorong mobilitas sosial vertikal dan Pajak digunakan untuk belanja barang.Dilalui pemerintah dan hukum yang bersangkutan.Mendapatkan izin dalam Pajak digunakan untuk belanja barang, atau pembayaran bunga utang luar negeri.DETAIL JAWABANKelas: VIII - SMP
Mapel: IPS - ilmu pengetahuan sosial
Materi: Bab 2 - Perpajakan suatu kelengkapan sumber negara.
Kode Soal: 9
Kode Kategorisasi: 7.9.3
Kata kunci: Pajak digunakan untuk belanja barang, atau pembayaran bunga utang luar negeri.
#BelajarBersamaBrainly[tex]\tt{\red{SoepartinaPakasi}}[/tex]
8. Sebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1976 tentang prubahan masal 18 UU No. 62 tahun 1958
maaf artikel ini dibaca sendiri ya.
Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Repulblik IndonesiaPasal 17 huruf k UU No. 62 tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warganegara RI yang bertempat tinggal di luar negeri lain daripada untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keingiunan untuk tetap menjadi warga negara RI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang pertama dan selanjutnyauntuk siap 2 (dua ) tahun.Dalam masa itu tidak semua warganegara RI yang tinggal di luarnegeri dapatmemenuhi kewajiban tersebut, bukan karena kelalain melainkan akibat darikeadaan di luar kesalahannya, sehingga ia terpaksa tidak dapat menyatakankeinginannya tersebut tepat pada waktunya. Karena Pasal18 tidak menampung orang-orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan bertahap Pasal 18UU No. 62 Tahun 1958.Adapun mengenai orang yang berhak menggunakan kesempatan Pasal 18 ayat(2) adalah orang-orang yang pada waktunya mulai berlakunya UU No. 62Tahun 1958 adalah warganegara R I dan selama ini menunjukkan kesetiannya kepada Negara RI.Dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing, mereka yangtanpa kewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan RI atau merekayang telah memilih menjadi warganegara dari negara lain, tidak dapat menggunakan kesempatan ini.Demikian pula orang-orang Cina Perantauan (Hoa Kiau) juga tidak dapatmenggunakan kesempatan yang diberikan oleh UU ini. Ketentuan berlakunyaUU ini terbatas pula, yaitu: hanya berlaku 1 (satu) tahun, sehingga merupakanketentuan yang berlaku satu kali saja, Jangka waktu 2 (dua) tahun diberikanbagi mereka yang di tempat tinggalnya tidak ada Perwakilan RI.Sedangkan isi Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 dapat di lihat Winarnod, hal.124-125.
9. UU perpajakan yang mengatur pajak penghasilan adalah .... (A)UU No. 16 Tahun 2000 (B)UU No. 17 Tahun 2000 (C)UU No. 18 Tahun 2000 (D)UU No. 20 Tahun 2000 (E)UU No. 21 Tahun 2000
(A)UU No. 16 Tahun 2000
10. UU no. 18 tahun 2001Isinya apa
UU no. 18 tahun 2001 tentang
otonomi khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.isi dari uu no.18 tahun 2001 yaitu otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam.
11. Undang-undang yang mengatur tentang statistik adalah ... a. UU no. 16 tahun 1997 b. UU no. 17 tahun 1997 c. UU no. 18 tahun 1997 d. UU no. 19 tahun 1997
Jawaban:
A. UU no. 16 tahun 1997
semoga membantu
12. UUD 1945 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD di atur dalam ..... UU No 42 tahun 2014 UU No 3 tahun 2003 UU No 4 tahun 2009 UU No 4 tahun 2014 UU No 18 tahun 2011
Jawaban:
UU NO 4 tahun 2009
maaf kalo salah jawabannya
13. batas zona ekonomi eksklusif di tetapkan melalui UU no.5 tahun 1963 dan.......a. UU No. 16 tahun 1985b. UU No. 17 tahun 1985c. UU No. 16 tahun 1988d. UU No. 18 tahun 1986e. UU No. 19 tahun 1985
Jawaban:
b. UU No. 17 tahun 1985
Penjelasan:
membahas ZEE
14. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah.....A. UU No. 39 Tahun 1999B. UU No. 2 Tahun 2002C. UU No. 18 Tahun 2003D. UU No. 16 Tahun 2004E. UU No. 48 Tahun 2009
Jawaban:
A. UU No. 39 Tahun 1999
Penjelasan:
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
A. UU No. 39 Tahun 1999
Penjelasan:
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah UU No. 39 Tahun 1999
Isi Dalam UU No. 39 Tahun 1999 :Setiap orang akan diakui sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama atau serasi tetapi harus sesuai kedudukan manusia di dalam hukum.
-Semoga Bermanfaat-
#NoCopas !
15. uu no. 18 tahu 1965 berlaku pada masa pemerintahan?
president pertama Indonesia yaitu IR.soekarno
16. Uu no. 18 tahun 1965 berlaku pada masa pemerintah
pemerintah soekarno zaman orde terpimpin.
semoga membantu, semangat belajarnya
17. 3. Undang-Undang tentang AMDAL adalah .... a. UU No. 18 tahun 1997 b. UU No. 27 tahun 1999 UU No. 23 tahun 1997 C. d. UU No. 23 tahun 1987 e. UUD 1945
Jawaban:
b. UU No. 27 tahun 1999
Penjelasan:
Karena Undang-Undang tentang AMDAL adalah UU No. 27 tahun 1999.
semoga membantu
maaf kalok salah
#koreksi
Jawaban:
B. UU No. 27 tahun 1999
Penjelasan:
mari simak penjelasan saya yaaaaamenurut UU No. 27 tahun 1999 yang bunyinya seperti ini :
" Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara "di UU ini menjelaskan bahwa perubahan kitab undang " pidana itu bisa di kaitkan dengan suatu kejahatan terhadap keamanan negara .
jika ada yang melanggar UUD tsb maka akan dikenakan hukuman penjara / pidana selama 12 thn lamanya . karena ini terkait komunis juga jadi sangat fatal di lakukan dan bisa menyebabkan pengaruh negatif untuk negara kita tersayang .
dan menurut UU No. 23 tahun 1997 ayat satuyang bunyinya seperti ini :
" Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup."di pasal ini kita di perintahkan / di wajibkan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup karena jika kita tidak melestarian hal tsb maka akan berpengaruh negatif / menyebabkan kelangkaan pastinya . kita juga di larang mencemarin / merudak lingkungan karena jika kita mencemarin / merusak lingkungan maka lingkungan kita akan rusak jika kita tidak merawatnya .
menurut UU No. 23 tahun 1987 yang bunyinya seperti ini :
" Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. "
di UU ini menjelaskan bahwa semua lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda nya . semuanya sangat mempunyai pengaruh sangat besar dari perilaku , kesejahteraan , dll .
#SemangatTerusYaa
#CMIIW
18. Undang-undang yang mendukungpelaksanaan tugas dan wewenang BPKadalahA. UU No. 17 Tahun 2003B. UU No. 24 Tahun 2003C. UU No. 18 Tahun 2011D. UU No. 23 Tahun 2014
Jawaban:
A.UU no.17 tahun 2003
Penjelasan:
tentang keuangan
19. apa perbedaan uu pajak daerah no 18 tahun 1997, no 34 tahun 2000 dan uu no 28 tahun 2009
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009. Melalu UU PDRD, diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
20. tata urutan uu no 18 tahun 2011
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
21. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah ...a. UU No. 39 Tahun 1999b. UU No. 2 Tahun 2002c. UU No. 18 Tahun 2003d. UU No. 16 Tahun 2004e. UU No. 48 Tahun 2009
Jawaban:
a. UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
22. Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal tersebut tercantum dalam .... A. UU no. 48 tahun 2007 B. UU no. 48 tahun 2009 C. UU no. 18 tahun 2009 D. UU no. 18 tahun 2000 E. UU no. 24 tahun 2000
Jawaban:
B.UU no. 48 tahun 2009
Penjelasan:
maaf kalo salah
23. Bagaimana bunyi UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan?
Mengingat tingginya tingkat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, maka perlu kiranya masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) serta pemangku kepentingan lainnya mempelajari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kewajiban perusahaan perkebunan serta celah-celah hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan advokasi.
24. Undang-undang perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang PPh adalah ... a. UU No 17 tahun 2000 c. UU No 19 tahun 2000 b. UU No 18 tahun 2000 d. UU No 20 tahun 2000
jawabannya adalah A. UU no 17 tahun 2000
25. bagaimana sistem pemerintah daerah menurut uu no 18 tahun1965
g tau....lol..................cmcfjncyn
26. bunyi uu no 18 dan 20 tahun 2000
18 = pajak pertambahan nilai barang mewah
20 = hak atas tanah dan bangunan
27. 1.UU No.16 Tahun 2000. Berbunyi.....???2.UU No.17 Tahun 2000. Berbunyi......???3.UU No.18 Tahun 2000. Berbunyi......???4.UU No.19 Tahun 2000. Bernunyi.......???5.UU No.34 Tahun 2000. Berbunyi......???Tolong dibantu!!!
1.bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
2.bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;3.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;4.bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5.bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
smoga membantu,maaf kalo salah ya
28. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada...A. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 22 tahun 1999B. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 23 tahun 1999C. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 22 tahun 1945 D. UUD 1945 pasal 18 dan UU no 24 tahun 1945
B. UUD 1945 pasal 18 dan UU no. 23 tahun 1999
29. 18. Peraturan mengenai warga negara indonesia tercantum dalam .... *O UU No 12 Tahun 2006O UU No 34 tahun 2004O UU No 32 tahun 2003O UU No 43 Tahun 2008O UU No 2 tahun 2002
Jawaban:
Dalam (UU No 12 Tahun 2006)
30. sebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya uu no.3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 uu no.62 tahun 1958
wahh susah juga yaa emank pelajaran kelas nrp..?
