PP No. 27 tahun 1997 memuat tentang...
1. PP No. 27 tahun 1997 memuat tentang...
pengelolaan lingkungan hidup
2. PP no.27 tahun 1997 memuat tentang
memuat tentang WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan;
b. bahwa setiap usaha dan/ataukegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perludianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
c. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
d. bahwa dengan diundangkannya Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
e. bahwa berdasarkan haltersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
3. Hubungan antara uud no 23th 1997 dengan pp no 27 tahun 1999
Hubungannya sama sama berisi tentang pengelolaan lingkungan hidup
4. dibawah ini peraturan tentang perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam ? a. pp no 45 tahun 1990 b. pp no 25 tahun 1990 c. UKK no 13 tahun 2003 d. pp no 24 tahun 1976 e. pp no 54 tahun 2003 mohon dijawab makasih
A. pp no 45 tahun 1990
5. UU untuk mencegah penyalahgunaan Psikotropika, yaitu …. a. UU No. 5 Tahun 1997 b. UU No. 6 Tahun 1997 c. UU No. 7 Tahun 1997 d. UU No. 8 Tahun 1997 UU untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba, yaitu …. a. UU No. 22 Tahun 1997 b. UU No. 25 Tahun 1997 c. UU No. 26 Tahun 1997 d. UU No. 27 Tahun 1997
Jawaban:
a maaf kalau salah
Penjelasan:
jfjrh
6. 24. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam a. PP No. 7 Tahun 2006 b. PP No. 8 Tahun 2006 c. PP No. 7 Tahun 2007d. PP No. 8 Tahun 2008
Jawaban:
No 1 Tahun 2004
Penjelasan:
Hasil nyarii bukan asal
7. DEFINISI BELANJA BERDASARKAN PP NO 24 tahun 2005!
Menurut PP No 24 tahun 2005, definisi belanja adalah :
Belanja (basis kas) adalah pengeluaran oleh bendahara umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahBenja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersihPenjelasan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAO adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang bentuk laporan keuangan daerah : brainly.co.id/tugas/21697669Detil Jawaban
Kelas : X (SMA)
Mapel : Ekonomi
Bab : Ilmu ekonomi dan permasalahannya
Kode : 10.12.1
8. Undang-undang yang mengatur tentangNarkotika adalah ....a. UU No. 10 Tahun 1997b. UU No. 5 Tahun 1997c. UU No. 22 Tahun 1997d. UU No. 20 Tahun 1997e. UU No. 12 Tahun 1995
jawaban :
C. UU No. 22 Tahun 1997
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 MENGATUR TENTANG NARKOTIKA.
penjelasan :a. UU No. 10 Tahun 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN
b. UU No. 5 Tahun 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
d. UU No. 20 Tahun 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
e. UU No. 12 Tahun 1995 TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA.
9. Dalam PP no 66 tahun 1951 dan ditegaskan dalam UU 24 tahun 2009 menjelaskan tentang?
Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
10. Ekosistem adalah tatanan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Termasuk dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No … a. 23 Tahun 1997 b. 24 Tahun 1997 c. 25 Tahun 1997 d. 26 Tahun 1997
Jawaban:
23 tahun 1997
Penjelasan:
UU No 32 2009
11. contoh Proses Pendaftaran Tanah menurut PP Nomor 10 tahun 1961 maupun PP Nomor 24 Tahun 1997
Jawaban:
1.Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali memuat
perubahan mengenai penegasan pengertian pokok-pokok
pendaftaran tanah, azas dan tujuannya
2. Penyederhanaan prosedur pengumpulan data dan
pengumuman (lembaga pengumuman dan lembaga
kesaksian);
3. Pemanfaatan teknologi baru (Global Positioning
SystemlGPS, Data ElektronikiMikro Film);
4. Lembaga ajud ikasi dalam pendaftaran tanah sistematik;
5. Pembukuan tetap dilaksanakan meskipun data belum
lengkap/da lam sengketa;
6. Diberlakukannya lembaga rechtsvenl'erking
Pelaksanaan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah
dengan mempertegas tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Analisis Matriks perbandingan Peraturan Pemerintah
Nomor. 10 tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24
tahun 1997 adalah;
I. Perubahan pokok dalam pertimbangan perlunya peraturan
pendaftaran tanah. Perubahan yang bersifat mendasar dan
mengikuti perkembangan masyarakat.
2. Dasar hukum yang ll1elandasi peraturan pendaftaran tanah
lebih komprehensif.
3. Penegasan pengertian pokok-pokok pendaftaran tanah, asas
dan tujuannya.
4. Penyederhaan prosedur pengumpulan data dan pengumuman
(lembaga pengumuman dan kesaksian).
5. Perubahan dalam hal Pembukuan yang tetap dilaksanakan
meskipun data belum lengkap/dalam sengketa.
Penjelasan:
Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang pendatiaran tanah
sebagai dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum. Kewajiban pemerintah
untuk mengadakan kegiatan tersebut diatur dalam pasal 19, sedangkan bagi para
pemegang hak diatur dalam pasal 23, 32, dan 38 UU Nomor 5 Tahun 1960.
Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengamanatkan tentang pendaftaran
tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
(PPJ. Hal ini sejalan dengan tata urutan (hierarki) perundang-undangan, dimana
PP menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, baik yang secara tegastegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Materi muatannya adalah
sarna dengan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.
PP yang pernah berlaku ten tang pendaftaran tanah yakni PP Nomor 10
Tahun 1961 Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor. 28 Tambahan Lembaran
Negara Nomor. 2171 yang diundangkan pada 23 Maret 1961. PP ini mencabut
segala peraturan terdahulu mengenai pendaftaran tanah. PP Nomor 10 Tahun
1961 kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang diundangkan tanggal 8 Juli 1997.
Berdasarkan uraian tersebut ada dua permasalahan yang dapat dikaji
dalam tulisan ini adalah mengenai perubahan pokok dalam pengaluran
pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; dan penjelasan mengenai
perubahan pokok peraturan pendaftaran liinah yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tersebut
penjelasan pp nomor 24 tahun 1997
https://brainly.co.id/tugas/51499739
NOTE : pesan saya ada di link brainly yang saya sertakan dengan pembahasanpp nomor 24 tahun 1997 yah
joki gratis untuk komunitas brainly :
IG : vincentftwhoo
WA : PRIVASI
TWT : -
FB : -
12. 12. Badan Standarisasi Nasional dibentuk melalui a. PP No. 102 Tahun 2000 b. Kepres No. 13 Tahun 1997 C. Kepres No 116 Tahun 2000 d. Kepres No. 166 Tahun 1997 e. Kepres No. 103 Tahun 2000
Jawaban:
B. kepres No. 13 Tahun 1997
13. Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebelum diatur dalam PP teresebut pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam.
Jawaban: pendaftaran tanah diselengarakan ole badan pertahanan nasional (bpn), dimana pelaksanaanya dilakukan oleh kepala kantor (kantor pertanahan). dalam menjalankan tugasnya , kantor pertanhaan dibantu oleh pejabt pembuat akta tanah yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri negara agraria
Penjelasan:
14. Jelaskan pengertian belanja menurut PP no 24 tahun 2005
Menurut PP No 24 tahun 2005, definisi belanja adalah : Belanja (basis kas) adalah pengeluaran oleh bendahara umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
15. Contoh Proses Pendaftaran Tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997
Jawaban:
1.Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
2.Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut
3.Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Penjelasan:
Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah diadakan pendaftran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peratuarn pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997.
dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang meliputi :
1.Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
2.Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut
3.Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud :
Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, harus meliputi :
1.Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang mengahsilkan peta pendaftaran tanah dan surat ukur serta luas tanah yang bersangkutan (asas spesialitas)
2.Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak lain serta beban-beban terhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah ini memberi keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak atas tanah tersebut (Asas Open Baarhelt). Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat (Sertifikat).
NOTE : Seharus nya ini ada dibuku materi kakak, karena pertanyaan ini seperti termaksud latihan soal dan sudah ada materi nya, saya sarankan untuk lebih sering membaca agar sekolah tidak sia sia dan wawasan bertambah, dan apa lagi adek masih SD, itu akan sangat berguna sebagai ilmu suatu saat nanti, bukan hanya itu, dengan mempelajari ini kkita bisa mengetahui arti "HUKUM".
JADIKAN JAWABAN TERBAIK YAH MAKASI
joki gratis untuk komunitas brainly :
IG : vincentftwhoo
WA : PRIVASI
TWT : -
FB : -
16. Peraturan tentang korupsi terdapat dalam... a.Undang-Undang No.21 Tahun 1997 b.Undang-Undang No.31 Tahun 1997 c.Undang-Undang No.20 Tahun 1997 d.Undang-Undang No.30 Tahun 1997
B undang undang no 31 tahun 1997
17. Analisis perbedaan PP no 24 tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010
Jawaban:
PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.
Penjelasan:
MAAF KALAU SALAH
Jawaban:
Penjelasan:
PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.
18. pengelolaan lingkungan hidup diatur A.UU No.23 tahun 1997 B.UU No.24 tahun 1997 C.UU No.23 tahun 1998 D.UU No.24 Tahun 1998
C. UU No. 23 tahun 1998
19. bagaimanakah tata krama siaran berdasarkan uu no 24 tahun 1997
1.penyelenggara penyiaran wajib senantiasa berusaha agar pelaksanaan kegiatan penyiaran tidak menimbulkan dampak negatif dlm kegiatan masyarakat,berbangsa,dan bernegara
2.siaran wajib dilaksanakan dgn bahasa,tutur,kata,dan sopan santun sesuai dengan kepribadian bangsa
3.pasal 53 ayat 1 bahwa penyelenggara penyiaran wajib menghormati menjunjung tinggi kode etika siaran yg di susun dan di tetapkan oleh organisasi profesi penyiaran sebagai panduan dlm pelaksanaan penyiaran
semoga membantu anda
20. Soal PLH ( Pendidikan Lingkungan Hidup ) Kelas VII SMP 45.) Pembangunan berkelanjutan tercantum dalam ..... A. UU No. 23 Tahun 1997 B. UU No. 8 Tahun 1980 C. PP No. 29 Tahun 1982 D. PP No. 39 Tahun 1986
a uu no. 23 tahun 1997
21. Undang-undang yang mengatur tentang statistik adalah ... a. UU no. 16 tahun 1997 b. UU no. 17 tahun 1997 c. UU no. 18 tahun 1997 d. UU no. 19 tahun 1997
Jawaban:
A. UU no. 16 tahun 1997
semoga membantu
22. Di Indonesia diperlukan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Di bawah ini yang bukan undang-undang tentang lingkungan hidup adalah…. * 1 point A. UU RI No. 32 tahun 1998 B. UU RI No. 23 tahun 1997 C. PP No. 27 tahun 1999 D. PP No. 74 tahun 2001
Jawaban:
c pp no 23 tahun 1999
Penjelasan:
maaaaaaaaaaaf klo slh
23. DUuutisoin.26. Peraturan yang mengatur tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu..a. PP No 72 Tahun 1999c. UU Nomor 45 Tahun 2001b. KEPMEN LH Nomor 17d. PP Nomor 27 Tahun 1997Tahun 2003e. UU Nomor 23 Tahun 1997
Jawaban:
E. UU Nomor 23 Tahun 1997
SEMOGAMEMBANTU
Jawaban:
e. UU Nomor 23 Tahun 1997.
semoga membantu
24. peraturan psikotropika dalam undang undang a.uu no.5 tahun 1997 b.uu no.7 tahun 1995c. uu no.11 tahun 1997 d.uu no.22 tahun 1997e.uu no.25 tahun 1997
No.5 tahun 1997
maaf jika salah .
25. QJelaskan perbedaan PP No 24 Tahun 1976 dengan PP No 11 Tahun 2017Notes : Pakai Penjelasan Dilarang ngasal
Q: Jelaskan perbedaan antara PP 24/1976 dan PP 11/2017!
PP 24/1976 dan PP 11/2017 mempunyai persamaan sebagai peraturan pemerintah yang berisi tentang hak cuti. PP 24/1976 tentang cuti pegawai negeri sipil serta PP 11/2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Secara umum, perbedaan antara keduanya tidak jauh berbeda. Namun ada hal yang menonjol dalam PP 11/2017 yaitu ditetapkannya Cuti Bersama ke bagian dalam Jenis Cuti, dimana sebelumnya cuti Bersama hanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan sekarang cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden melalui PP No. 11 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut maka Cuti Bersama tidak mengurangi jatah hak Cuti Tahunan bagi PNS tapi hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
26. bagaimanakah tata krama siaran berdasarkan uu no 24 tahun 1997
Pasal 77 : (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang berlaku serta badan atau lembaga yang telah ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. (2) Lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini. (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, Pemerintah harus sudah mengubah atau menyesuaikan organisasi Lembaga Penyiaran Pemerintah dan lembaga atau unit lain yang berkaitan dengan penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
27. Soal IPS SMP: Pembangunan Berkelanjutan tercantum dalam .... a. UU No. 23 Tahun 1997 b. UU No. 8 Tahun 1980 c. PP No. 29 Tahun 1982 d. PP No. 39 Tahun 1986
jwbn A. UU.No.23 thun 1997
28. 37. Pemberian wakaf di indonesia di jamin olerundang undang, berikut ini yang mengaturtentang perwakafan di indonesia adalah ....a. PP No 28/1997 tentang perwakafan tanahmilikb. PP No 29/1997 tentang perwakafan tanarmilikc. PP No 30/1997 tentang perwakafan snamilikd. PP No 31/1997 tentang perwakafat :milike. PP No 32/1997 tentang perwakafan tenamilik
Jawaban:
A. PP No 28/1997 tentang perwakafan tanah milik
29. Kewajiban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional diatur dalam UU No...Tahun...No 23 Tahun 1996 No 24 Tahun 1997No 23 Tahun 1997No 24 Tahun 1996
Jawaban:
yaitu
Penjelasan:
Jawaban: No 23 Tahun 1997
MAAF JIKA SALAH SEMOGA MEMBANTU
Jawaban:
Kewajiban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional diatur dalam UU No 23. Tahun 1997
Penjelasan:
semoga membantu,maaf kalau salah..
30. PP no.24 tahun 1986 mengatur tentang...
Semoga benar :) kalau benar tolong pilih menjadi jawaban terbaik :
